KNews.id- Istilah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) perlu dipopulerkan kembali. Dalam satu dekade terakhir, ada upaya untuk melegalkan kolusi dan nepotisme sehingga dianggap wajar. Padahal, kolusi dan nepotisme adalah pintu masuk kejahatan korupsi.
Pendapat itu disampaikan sosiolog Yusdi Usman, menanggapi kerjasama Kemenkop dan UKM dengan PT PT Harapan Bangsa Kita (Hebat) milik putera Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Menkop UKM Teten Masduki menyatakan, program-program yang dikerjakan oleh Hebat, sejalan dan sevisi dengan program pemerintah.
“Sepertinya, istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) perlu kita populerkan lagi. Ia adalah tiga serangkai. Dalam satu dekade terakhir, ada upaya tuk legalkan #kolusi dan #nepotisme sehingga dianggap wajar. Padahal, KN ini adalah pintu masuk kejahatan #korupsi,” tulis Yusdi di akun Twitter @yusdiusman.
Pengamat kebijakan publik Marco Kusumawijaya mencatat, Presiden Jokowi sempat menegaskan di awal periode kedua masa jabatannya. Yakni, berkuasa dengan tanpa beban.
“Ingat semboyan Pak @jokowi di awal periode kedua: Tanpa Beban. Makin masif KKN atau UKKA (untuk kita kita aja),” sindir Marco di akun @mkusumawijaya menanggapi cuitan akun @umaralims.
Sebelumnya @umaralims menulis: “Istana rame rame bikin proyek pelatihan__ – Stafsus dapat nilai Rp. 5,6 T , sebelumnya Desember 2019 dapat Rp. 2.1 T. Total 7,7 T . Semua untuk proyek pelatihan pemegang kartu Pra Kerja. – PT. HEBAT milik Kaesang anak Jokowi melalui Kemenkop dapat Rp.200 M untuk pelatihan UKM.”
Akun Institut Ecosoc Rights, @ecosocrights, mempertanyakan program perusahaan milik Kaesang dengan Menkop UKM itu. “Program (dan duitnya) muter-muter di kalangan sendiri?” tulis @ecosocrights meretweet tulisan bertajuk “Menteri Teten Gandeng Kaesang Pangarep Bantu UMKM Naik Kelas”.
Senada dengan @ecosocrights, aktivis politik Adamsyah WH menyoal posisi Teten Masduki yang sempat menjadi aktivis antikorupsi. “Corona dan Crony sama berbahayanya….,” tulis Adamsyah di akun @DonAdam68. “Padahal Teten dikenal sebagai penggiat Anti Korupsi,” sambung @DonAdam68. (Ade&GRL)
 perlu dipopulerkan kembali. Dalam satu dekade terakhir, ada upaya untuk melegalkan kolusi dan nepotisme sehingga dianggap wajar){kind=link}