KNews.id – Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menginspeksi sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga buntu. Inspeksi itu bertujuan untuk menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Dalam peninjauan tersebut, Hanif mendatangi sejumlah perusahaan, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru.
Hanif mengklaim pihaknya menemukan indikasi awal adanya pembukaan lahan dan aktivitas usaha yang berpotensi memicu longsor serta banjir di Sumatera Utara. “Sebagai langkah kehati-hatian, Kementerian Lingkungan Hidup telah menghentikan sementara aktivitas tertentu di lokasi yang dianggap berisiko,” ujar Hanif kepada Tempo pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Selain menghentikan aktivitas di perusahaan itu, Hanif memerintahkan audit lingkungan menyeluruh terhadap mereka. Tujuannya, untuk memastikan kondisi lapangan, kepatuhan atas izin yang dimiliki, serta dampak aktual aktivitas usaha terhadap ekosistem di sekitar.
Hanif mengatakan kementeriannya tengah mengevaluasi delapan perusahaan menyusul terjadinya bencana hidrologi di Sumatera. Dia masih enggan merinci delapan perusahaan itu, tetapi dia mengatakan perusahaan itu berada di beberapa daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Batang Toru, DAS Garoga, DAS Pandan, dan DAS Aek Sibulan.
Menurut Hanif, pihaknya masih mendalami jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Dia mengatakan tim dari kementerian tengah melakukan pengawasan lapangan, verifikasi dokumen pengelolaan, serta proses klarifikasi kepada mereka. Klarifikasi itu berkaitan dengan pengelolaan daerah lereng, pola pembukaan lahan, dan kepatuhan terhadap kewajiban pemantauan lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup telah menjadwalkan klarifikasi kepada delapan perusahaan pekan ini. Menurut dia, proses itu penting agar kementeriannya dapat memperoleh penjelasan resmi dari perusahaan serta untuk menguji kesesuaian informasi lapangan dengan laporan lingkungan yang mereka sampaikan.
“Fokus kami adalah memastikan apakah aktivitas perusahaan mempengaruhi stabilitas lahan dan meningkatkan risiko longsor atau banjir,” kata dia.
Hanif mengatakan proses penyelidikan ini akan melibatkan sejumlah ahli, seperti ahli lahan, ahli hidrologi, dan ahli geospasial. Tujuannya, untuk memastikan setiap kesimpulan memiliki dasar bukti teknis yang kuat. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka perusahaan itu dapat dikenai sanksi baik secara administratif, perdata, hingga pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PT Agincourt Resources (PTAR) menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Kementerian LH meliputi verifikasi data dan klarifikasi terkait aktivitas perusahaan. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum ada hasil resmi,” ujar Sekretaris Perusahaan Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono saat dihubungi, Ahad, 7 Desember 2025.
Menurut Katarina, Agincourt telah menghentikan seluruh kegiatan operasional menyusul surat pemberitahuan dari kementerian. Ia mengatakan perusahaan sejak awal telah memfokuskan sumber daya pada dukungan tanggap darurat di lokasi bencana, bahkan sebelum perintah penghentian itu diterbitkan.
Agincourt sebelumnya membantah tudingan bahwa kegiatan mereka berkaitan dengan banjir bandang. Perusahaan menyatakan lokasi tambang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu, sementara bencana terjadi di DAS Aek Ngadol dan Sungai Garoga yang tidak memiliki hubungan hidrologis langsung.
Katarina mengklaim, pemantauan internal perusahaan tidak menemukan jejak material kayu di DAS Aek Pahu yang menyerupai temuan kayu gelondongan yang menyumbat aliran banjir di wilayah terdampak. “Efek sumbatan kayu di dua jembatan Garoga mencapai titik kritis pada 25 November sekitar pukul 10.00, yang memicu perubahan mendadak alur sungai,” kata dia.
