KNews.id- Keputusan Presiden Joko Widodo membangun pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada 12 Oktober 2021 menuai protes dari warga Papua dan Papua Barat. Demikian dikatakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagaimana yang disampaikan warga Papua terhadap dirinya beberapa waktu lalu.
“Saya mengikuti betul tentang dinamika yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara saya baik itu Kadin, baik itu asosiasi, baik itu organisasi kepemudaan/adat. Bahkan sebagian dari kelompok intelektual itu menyampaikan saran terhadap kenapa smelter dibangun di Gresik,” katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).
Bahkan dirinya yang lahir di Timur Indonesia sampai dipertanyakan seolah-olah ‘kacang lupa pada kulitnya’.
“Dan saya banyak mendapat protes surat banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya bahwa ‘kakak seperti kakak bukan dari Papua saja’,” ungkap Bahlil.
Dia pun menjelaskan smelter Freeport dibangun di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018 lalu. Dipilihnya Gresik karena mempertimbangkan faktor infrastruktur di Papua.
“Itu pertimbangannya adalah memang yang pertama adalah infrastruktur yang dianggap waktu itu belum memenuhi termasuk di dalamnya adalah listrik,” tandas Bahlil. (AHM/bcra)
 PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi){kind=link}