Meski begitu, Pigai mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar sistem pendidikan di barak militer terhadap anak-anak bermasalah tidak menabrak nilai-nilai HAM.
Dia berharap program ini dapat meningkatkan kualitas, kompetensi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi para siswa agar bisa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2024. Menurut Pigai, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi merupakan gebrakan baru dalam dunia pendidikan.
- Advertisement -
“Kita memulai dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai, itu kan inisiatif. Kalau baik, kenapa tidak diterapkan di seluruh Indonesia?” katanya. Pigai kembali menegaskan bahwa pendidikan di barak militer bukan corporal punishment atau hukuman fisik. Sehingga, dia menyatakan program tersebut tidak melanggar HAM.
“Maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu sikap kami yang pertama itu,” pungkasnya.
Diketahui, Dedi Mulyadi membuat kebijakan bahwa anak-anak yang bermasalah akan mengikuti program di barak militer selama enam bulan berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
Pada program ini, Dedi akan memprioritaskan siswa yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Bahkan, Dedi juga akan siapkan konsep pelatihan pendidikan atau pelatihan di barak yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk orang dewasa ‘nakal’.
Dedi menegaskan kebijakan itu tidak hanya akan berlaku untuk siswa SMP dan SMA saja. Katanya, apabila dalam sebulan kebijakan pelatihan itu berhasil membuahkan hasil, maka dia ingin menerapkannya untuk orang dewasa juga.
(FHD/Msn)
