KNews.id- Adanya kerjasama internal ATR/BPN dengan mafia tanah mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN.
“Konsekuensinya harusnya Menteri Sofyan Djalil mundur dari jabatannya dengan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada redaksi suaranasional.com, Kamis (25/11).
Kalau tidak mundur, kata Jamiluddin, sebaiknya Jokowi mereshuffle Sofyan Djalil.
“Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah,” ungkapnya.
Kata Jamiluddin, mafia tanah memang belum dapat diatasi selama Pemerintahan Jokowi. Persoalan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai.
Walaupun Pemerintahan Jokowi sudah berupaya untuk meminimalkan hal itu dengan mempermudah pengurusan surat tanah. Bahkan pemerintah memberi gratis untuk viaya pengurusan surat tanah.
“Hanya saja, para mafia tetap berpeluang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dapat teknis pengurusan tanah dan biaya sebenarnya. Para mafia ranah justeru memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan,” pungkasnya. (AHM/SN)
