KNews.id – Jakarta 31 Desember 2025 – Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam terhadap para perambah liar. Sehingga Kementerian Kehutanan mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan seperti HPH dan IUPHHK-HTI yang diberikan kepada 24 perusahaan.
Langkah itu dilakukan untuk menemukan apakah ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan hingga ikut berkontribusi dalam bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Prasetyo, menjelaskan audit itu dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk memanfaatkan hutan di Sumatera oleh negara itu tidak tidak melakukan pembalakan.
“Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI,” kata Prasetyo di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Dia memastikan, pemerintah bakal mengusut tuntas masalah itu sampah dibawa ke ranah hukum. “Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya,” ucap Prasetyo.
Menurut dia, tidak hanya menyasar korporasi, pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Langkah itu dilakukan mengingat pelaku pembalakan liar tidak hanya perusahaan, tetapi juga dilakukan individu masyarakat sekitar hutan.
Dia mengajak semua pihak ikut menjaga kelestarian hutan. “Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga,” ujar Prasetyo.
Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga karena pembalakan liar bertahun-tahun di hutan.Penilaian itu muncul, salah satunya karena gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kota/kabupaten di tiga provinsi, menyebabkan seribuan lebih orang meninggal, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak. BNPB elaporkan per 29 Desember 2025 jumlah korban jiwa mencapai 1.140 orang, sementara orang yang dilaporkan hilang sebanyak 163 orang, dan jumlah pengungsi sebanyak 399.200 orang.
