KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal posisi Indonesia dalam merespons tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengumumkan produk Indonesia akan tetap dikenakan tarif impor 32 persen pada 1 Agustus 2025, kendati telah mengupayakan negosiasi.
“Kita seimbang saja. Artinya dari sisi hubungan kita dengan Amerika Serikat pasti ada dari sisi investasi, perdagangan, dan dari sisi strategis,” kata Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 9 Juli 2025. Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia memposisikan diri sebagai negara non-blok yang membuka hubungan dengan semua pihak.
Bendahara negara itu mengatakan saat ini Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan kementerian terkait lainnya sedang mengatur langkah yang diperlukan untuk bisa memberikan tambahan bahan negosiasi. Sri Mulyani menyebut pemerintah berharap Indonesia bisa mendapatkan ketentuan yang lebih baik pada saat tarif diberlakukan 1 Agustus 2025 mendatang.
Tarif impor 32 persen untuk Indonesia diumumkan oleh Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Surat itu diunggah melalui akun media sosial Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa, 8 Juli 2025. “Mulai 1 Agustus 2025, kami hanya akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke AS, terpisah dari tarif sektoral,” tulis Trump dalam surat itu.
Menurut Trump, tarif 32 persen masih tergolong kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Indonesia. Trump juga mengatakan Indonesia bisa dibebaskan dari tarif bila membangun pabrik di AS. “Tidak akan ada tarif bila Indonesia atau perusahaan di negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat,” kata Trump.
Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat pemerintah sebaiknya jangan terlalu permisif dengan kebijakan Trump. Dia menilai kebijakan perdagangan Trump egois dan eksploitatif terhadap kelemahan mitra dagang. “Kita mesti fokus dengan kekuatan ekonomi nasional sambil mengembangkan pasar non-tradisional yang memperlakukan kita sebagai mitra sejajar dalam perdagangan,” kata Syafruddin dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 9 Juli 2025.
Sayfruddin juga menyebut Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman tarif tambahan untuk anggota BRICS. Menurut dia, sekarang adalah momen yang tepat bagi negara-negara Global South untuk memikirkan ulang tatanan global baru yang adil.
