KNews.id – Jakarta 10 Januari 2026 – Suasana retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026), menyisakan ketegangan tersendiri bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Di tengah forum para pembantu presiden, sebuah sindiran halus namun tajam dari Presiden Prabowo Subianto meluncur dan meski tidak diarahkan secara eksplisit, pesannya terasa menghantam tepat ke jantung pengelolaan penerimaan negara.
Purbaya mengakui, sindiran itu membuatnya deg-degan. Bukan tanpa sebab. Pesan Presiden menyentuh persoalan serius: kebocoran, manipulasi, dan praktik curang yang selama ini diduga menggerogoti sistem perpajakan dan kepabeanan Indonesia.
Sindiran Halus yang Menghentak: Pesan Presiden Soal Pajak dan Bea Cukai
Usai menghadiri konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026), Purbaya membuka cerita soal momen tersebut. Ia menilai, meski disampaikan secara tidak langsung, pesan Presiden sangat jelas tertuju kepadanya sebagai bendahara negara.
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang.
Dia bilang, ‘Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?’ Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia enggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” ujar Purbaya. Sindiran itu menjadi alarm keras bahwa Presiden menuntut pembenahan serius, bukan sekadar retorika atau perbaikan tambal sulam.
Purbaya kemudian membeberkan fakta yang membuat kegelisahan itu beralasan. Di sektor kelapa sawit salah satu tulang punggung ekspor nasional ditemukan praktik under-invoicing yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan-perusahaan besar.
Ia menyebut, nilai ekspor yang dilaporkan tidak mencerminkan angka sebenarnya. Bahkan, selisihnya bisa mencapai separuh dari nilai riil. “Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya.
Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata yang total ekspor mereka yang diakui enggak separuhnya,” kata Purbaya.
