KNews.id- Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kebohongan publik atas pernyataannya bisnis PCR yang dilakukan tidak mengambil untung.
“Pernyataan Luhut yang mengaku berbisnis PCR tidak ambil untung. Luhut melakukan kebohongan publik,” kata aktivis Mujahid 212 Damai Hari Lubis kepada suaranasional.com, Jumat (5/11).
Menurut Damai, perusahaan yang sudah tercatat secara hukum bertujuan untuk mengambil keuntungan.
“Perusahaan bukan seperti yayasan yang tujuannya bersifat sosial atau nirlaba,” jelas Damai.
Menurut Damai, Luhut berupaya berkilah setelah investigasi majalah Tempo menemukan keterkaitan Luhut dengan perusahaan penyedia tes PCR.
“Korupsi tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga untuk orang lain atau korporasi. Hal ini sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor,” ungkapnya.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar enam persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). (Ade/SN)
