KNews.id – Jakarta 11 Januari 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota se-wilayah Sumatera. Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk langsung Mendagri Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan tersebut.
“Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi dengan agenda Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatera secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat 9 Januari 2026.
Dalam rapat itu, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kepada Mendagri kondisi terkini di daerah masing-masing. Hal itu meliputi aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses, hingga kondisi ekonomi.
Tito menekankan, saat ini pemerintah dengan melibatkan kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya terus bekerja keras melakukan pemulihan pascabencana. Melalui data yang diperoleh pada rapat ini, tambah dia, pemerintah akan melakukan intervensi melalui langkah-langkah teknis. Setidaknya, terdapat tiga klasifikasi kondisi daerah, di antaranya normal, mendekati normal, dan belum normal.
“Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” imbuhnya.
5 Variabel Mengukur Normalitas Daerah
Ia menjelaskan, setidaknya terdapat lima variabel dalam mengukur normalitas suatu daerah pascabencana. Hal ini meliputi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik yang berlangsung normal, akses jalan yang dapat dilalui masyarakat, geliat perekonomian masyarakat, serta rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Tito menambahkan, selain menjadi acuan strategi pemulihan, data ini juga disampaikan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait pada rapat lanjutan yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana. Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, enggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu,” tandasnya.
