KNews.id – Jakarta 5 Januari 2026 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberangkatkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, untuk membantu mempercepat pemulihan roda pemerintahan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Para praja akan terlibat langsung dalam pemulihan pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap dalam tiga kloter. Pada kloter pertama, sebanyak 413 praja diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/1/2026).
“Pada pagi hari ini, kami memberangkatkan sebanyak 413, kloter pertama IPDN dan ASN (Aparatur Sipil Negara) Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang,” ujar Tito dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (3/1/2026).
Sementara itu, sisa praja lainnya dijadwalkan berangkat pada Minggu (4/1/2026) pagi.
Tito memastikan seluruh praja akan lengkap berada di Aceh Tamiang pada Senin (5/1/2026). “Jadi, totalnya 1.138. Yang tanggal 5 nanti, Insyaallah nanti sudah lengkap ada di sana,” kata Tito.
Fokus pemulihan pemerintahan dan layanan publik
Dalam penugasan ini, para praja IPDN dibekali sejumlah peralatan kerja, seperti sekop dan cangkul, untuk membantu membersihkan lumpur yang masih menggenangi kantor kabupaten dan fasilitas pemerintahan lainnya.
“Satu adalah membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka alat pembersih: sekop ya, kemudian cangkul,” ujar Tito.
Selain membersihkan kantor pemerintahan, para praja juga ditugaskan membantu aparatur setempat memulihkan pelayanan publik, khususnya di desa-desa yang masih lumpuh pascabencana. “Lebih dari 200 di sana yang belum beroperasional. Dukcapil, layanan publik yang lain, itu harus bisa dihidupkan,” lanjut Tito.
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama sekitar satu bulan. Namun, Tito membuka kemungkinan perpanjangan masa tugas apabila masih dibutuhkan. Ia menegaskan, penerjunan praja IPDN ke daerah bencana ini telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan IPDN sebagai bagian dari pembelajaran lapangan.
“Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian, ini bukan masalah kecil, masalah yang menjadi atensi nasional dan internasional,” imbuhnya.
Apabila kondisi pemerintahan dan layanan publik di Aceh Tamiang telah pulih, para praja IPDN berpotensi digeser ke kabupaten lain yang masih membutuhkan tambahan personel.
Anggaran sempat terkunci
Di balik pengiriman praja IPDN tersebut, Tito sempat meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar.
Dana tersebut merupakan anggaran APBN Kemendagri yang telah dialokasikan untuk IPDN, namun sempat dibintangi. Permintaan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, dan kepala daerah terdampak di Aceh, Selasa (30/12/2025), yang disiarkan melalui TVR Parlemen.
“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya,” kata Tito.
“Cuma ada satu yang dibintangi, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti,” imbuh Tito seraya tersenyum. Menurut Tito, anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung mobilitas praja IPDN selama menjalankan tugas di wilayah terdampak bencana.
Para praja direncanakan membantu menghidupkan kembali pemerintahan daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, sebelum nantinya digeser ke wilayah lain yang juga terdampak.
“Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang lebih yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti,” ucap Tito.
Menkeu setujui pembukaan blokir anggaran Menanggapi permintaan tersebut, Purbaya menyatakan persetujuannya untuk membuka blokir anggaran Rp 20 miliar di Kemendagri guna mendukung pengiriman praja IPDN ke daerah terdampak bencana.
“Tadi juga yang apa… IPDN yang dibintangi, itu bisa besok bisa pencairan? Bisa Anda ambil?” tanya Purbaya dalam rapat.
“Perintah Komandan saja,” ujar Tito. “Ya sudah, Pak. Bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil-kecil itu,” ucap Purbaya, yang disambut tepuk tangan dan tawa peserta rapat.
