“Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial (dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual),” bunyi rekomendasi dari laman LD PBNU, Jumat (28/10). (AHM/SN)
- Advertisement -
 PBNU menjadi kolot yang meminta pemerintah melarang wahabi dan HijrahFest. Di era demokrasi semua diberi){kind=link}