Kajian diharapkan tuntas sebelum 8 Maret 2023 di mana itu adalah momentum Hari Perempuan Internasional. Kedua, apabila benar dugaan itu maka Komnas Perempuan RI diminta menegur Megawati secara tertulis ditembuskan ke publik.
Terakhir, meminta Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut.
“Karena kami tahu ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pedagang bakso, ibu-ibu yang ‘kenapa sih nggoreng, kan bisa ngukus’. Itu yang selama ini dibiarkan publik, memang jadi pro kontra tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu,” tegasnya.
Melalui pelaporan ini ketika sudah ditindaklanjuti, Megawati diharapkan juga belajar dari pengalamannya dan tidak ada pembiaran di kalangan publik. Dia mengatakan bahwa mengingat jabatan strategis yang diemban di BRIN dan BPIP, Megawati sejatinya mengedepankan sikap bijak sebelum bertindak, apalagi di ruang publik.
