KNews.id – Jakarta, Media China ikut menyoroti demonstrasi menolak UU TNI besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Demonstrasi tersebut merupakan respons dari persetujuan DPR atas revisi UU TNI yang memperluas peranan angkatan bersenjata di institusi sipil.
Para mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa UU TNI tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Media China, South China Morning Post, pada Kamis (27/3/2025), menegaskan bahwa disahkannya revisi itu disebut sebagai sinyal ketakutan tanda dominasi Presiden Prabowo.
“Para kritikus mengatakan hal ini mencerminkan niatnya untuk menegaskan kembali peran militer dalam kehidupan sipil dan membatalkan reformasi yang pernah memisahkan pertahanan dan pemerintahan,” tulisnya.
Demonstrasi menolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di seluruh Indonesia.
Dari Jakarta hingga Aceh dan Kalimantan Selatan, para mahasiswa turun ke jalan menolak pengesahan UU TNI yang dilakukan DPR, yang didominasi koalisi partai Prabowo. Media China tersebut mengungkapkan banyak aktivis hak asasi manusia Indonesia menyatakan UU TNI bisa membangkitkan lagi dwifungsi TNI.
Hal itu merupakan doktrin dari eks Presiden Soeharto, yang merupakan penguasa rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Di eranya, Soeharto mengizinkan militer mendominasi baik pertahanan dan pemerintahan sipil.
Mereka juga mengutip pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, bahwa revisi tersebut dapat mengaburkan batasan antara ranah militer dan sipil.
Selain itu juga berisiko mengembalikan dwifungsi dan militerisme di Indonesia. Sejak menjadi presiden pada Oktober, Prabowo disebut telah memperluas peran angkatan bersenjata ke area yang secara tradisional merupakan wilayah sipil.
Hal itu termasuk yang mengurus skema makanan gratis andalannya untuk anak-anak dan ibu hamil di seluruh negeri.
