KNews.id- Sebuah media asal Singapura, The Straits Times mengungkapkan informasi mengejutkan soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhirnya memicu ledakan kasus Covid-19.
Mengutip sebuah artikel terbarunya berjudul “How Anti-Lockdown Elites Swayed Jokowi, Fuelling Indonesia Covid-19” yang terbit Kamis, 22 Juli 2021 disebutkan bahwa kebijakan Jokowi sangat dipengaruhi oleh elite-elite di sekitar Presiden.
Media tersebut menyebutkan bahwa ketika pertemuan Presiden pada 30 Juni yang lalu yang berencana menerapkan penguncian wilayah atau lockdown, namun mendapat penolakan dari kelompok bisnis atau pengusaha.
“Ketika Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara dengan kelompok-kelompok bisnis berpengaruh pada 30 Juni untuk membahas penerapan penguncian skala penuh ketika kasus Covid-19 melonjak, ia mendapat perlawanan yang meluas,” demikian ditulis media tersebut.
Padahal saat itu sebutnya, lonjakan kasus sedang terjadi di Indonesia yang berpotensi pada jumlah kematian yang melonjak pula. Disebutkan media tersbut bahwa sebelumnya Presiden Jokowi berencana melakukan penguncian untuk membatasi mobilitas masyarakat yang diusulkan oleh para ahli kesehatan.
“Mereka meminta Presiden, yang dikenal sebagai Jokowi, untuk membatasi pergerakan semua orang di daerah yang paling parah, menurut seseorang yang akrab dengan pertemuan yang meminta untuk tidak disebutkan namanya,” tulisnya.
Namun pada akhirnya kebijakan itu urung dilakukan karena mendapat penolakan keras dari kelompok pengusaha atau Kadin.
“Tetapi dalam panggilan Zoom dengan Presiden kemudian pada 30 Juni, asosiasi bisnis menolak rekomendasi dari para ahli kesehatan, kata orang itu,” bebernya.
Alasan kelompok pengusaha sehingga melakukan penolakan tidak lain adalah karena dinilai dapat menghambat laju ekonomi manakala penguncian itu dilakukan. Imbas penolakan itu katanya, Presiden Jokowi akhirnya memberlakukan kebijakan yang tidak mengarah pada penguncian wilayah atau lockdown.
Seperti diketahui, pada 1 Juli pemerintah akhirnya mengambil kebijakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021.
“Hari berikutnya, pemerintahan Jokowi mengumumkan pembatasan yang menghindari penguncian penuh yang diusulkan oleh pejabat kesehatan,” terangnya.
Sehingga akhirnya, lonjakan kasus yang dipicu oleh varian Delta tak terelakan. Diungkapkan pula bahwa Indonesia saat ini menjadi epicentrum penyebaran kasus Corona di dunia. Bahkan, capaian vaksinasi Indonesia juga turut disorot karena baru mencapai 6 persen dari 270 juta penduduk Indonesia saat ini.
“Ada keengganan untuk mengambil pil pahit dari membatasi bisnis,” kata Achmad Sukarsono, direktur asosiasi dan analis utama untuk Indonesia di Control Risks tulisnya.
“Indonesia tidak menggunakan pertimbangan khusus kesehatan sebagai alasan utama dibalik kebijakannya. Ini lebih pada kelangsungan ekonomi, dan itu berasal dari banyak permintaan dari orang-orang di sekitar Presiden, banyak di antaranya memiliki bisnis atau terikat bisnis.” pungkasnya. (AHM/wb)
