KNews.id – Jakarta, Program Makan Bergizi (MBG) menjadi salah satu langkah besar pemerintahan Prabowo–Gibran untuk meningkatkan kualitas gizi siswa sekolah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek.
Meski demikian, perjalanan selama satu tahun program, yang juga merupakan janji Prabowo-Gibran saat Pemilu 2024 ini, tidak begitu saja mulus. Dibalik tujuan baiknya untuk meningkatkan gizi siswa, program MBG ini juga terdapat sejumlah polemik dan kritik di sepanjangn perjalanannya.
Lantas, bagaimana perjalanan program MBG selama satu tahun di Jabodetabek?
Sejumlah Reaksi Siswa di Awal Perjalanan MBGÂ
SDN Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, menjadi salah satu sekolah di Jabodetabek yang mendapat MBG di awal progam ini dijalankan. Kantin Sehat Jakarta, Hari itu, 477 siswa menerima nasi, daging sapi bulgogi, tumis tahu, sayur wortel jagung, dan buah jeruk. Beberapa anak mengeluhkan tekstur daging sapi yang keras.
“Makanannya enak, tapi dagingnya keras. Jadi, enggak aku makan,” ujar Afzar, siswa kelas 1B. Temannya, Muhammad Nur Asy’ari, juga mengaku lebih suka daging ayam.
Program ini juga mengubah kebiasaan jajan mereka. “Enggak jajan soalnya udah ada makanan, aku udah kenyang,” kata Andita, siswa kelas 1B, yang dulu menerima uang jajan Rp 6.000 per hari. Meski begitu, Afzar masih mendapat uang Rp 5.000 dari orangtuanya. Siswa membawa alat makan sendiri agar ramah lingkungan dan bisa menyimpan makanan yang tidak habis.
“Makanan yang enggak habis, taruh di tempat makan, dibawa pulang,” ujar Andita. Program MBG di sekolah itu berlangsung dua sesi, pukul 07.30 untuk kelas 1–3 dan 11.30 untuk kelas 4–6.
Dilema Pedagang Kantin di Tengah Program MBGÂ
Peluncuran MBG di sejumlah sekolah membuat pedagang kantin mulai merasakan dampaknya. Di SDN 01 Bangka Pagi, Jakarta Selatan, empat lapak terlihat tutup saat jam istirahat pertama. Yuni (59), penjual nasi goreng dan soto, mengaku khawatir dagangannya sepi karena siswa sudah kenyang setelah menerima menu MBG pagi hari.
“Kalau makan gratisnya pagi, anak-anak udah kenyang. Mereka paling beli minuman,” ujarnya. Ia berharap pembagian MBG digeser ke siang hari agar pedagang tetap bisa berjualan. Senada, Sri Herastuti (50), pedagang nasi ayam di sekolah yang sama, mengaku enggan membeli bahan karena takut rugi.
“Paling enggak kan otomatis sudah pasti pengaruh banget. Anak-anak dapat makan, enggak mungkin ke belakang,” tuturnya. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai sepinya kantin merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan MBG.
Namun, menurutnya, pedagang tetap punya peluang karena siswa bisa berbelanja di jam istirahat kedua.
Tidak Boleh Ada “Program Ganda”Â
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah daerah tidak diperbolehkan membuat program serupa dengan Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional saat pertemuan di Magelang.
“Pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” ujar Pramono, Sabtu (8/3/2025).
Atas kebijakan itu, program sarapan gratis yang semula dijanjikan Pramono dialihkan menjadi renovasi kantin sekolah. Renovasi tersebut bertujuan mengubah kantin menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dukungan terhadap MBG nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan langkah ini memperkuat infrastruktur pelaksanaan MBG. “Kantin akan menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk sekolah itu maupun sekitarnya,” jelasnya.
Melalui MBG Proses Percepatan ProgramÂ
Di Tangerang Selatan, program MBG terus berkembang dan kini menjangkau lima dari tujuh kecamatan. “Dulu lima sekolah, sekarang di Serpong ada dua dapur. Di Ciater penerima manfaat bisa sampai 3.500,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Deden Deni, Jumat (19/4/2025).
Dapur umum telah beroperasi di Serpong, Ciputat Timur, Pamulang, dan Ciputat, sementara Pondok Aren segera menyusul. Dua wilayah lain, yakni Setu dan Serpong Utara, masih mencari lahan pendirian dapur pada April 2025.
Ia menyebut pelaksanaan berjalan lancar tanpa keluhan distribusi maupun kualitas makanan. Namun, jumlah dapur masih jauh dari ideal untuk melayani sekitar 300.000 siswa PAUD hingga SMP. Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan hingga tingkat kelurahan dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan.
Buka Peluang MasyarakatÂ
Jadi SPPG atau Dapur MBG Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memperluas jangkauan layanan sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, antusiasme publik tinggi dan keterlibatan masyarakat mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kami mengapresiasi semangat masyarakat. Ini membantu BGN menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan mendukung usaha kecil,” ujarnya.
Pemilik warung, UMKM kuliner, atau pemilik bangunan dapat mendaftar sebagai dapur MBG dengan memenuhi standar higienitas dan teknis. SPPG bisa berasal dari renovasi ruko, restoran, atau bangunan kosong yang diverifikasi BGN.
“Kami tidak menurunkan standar hanya demi mempercepat pembangunan,” tegas Dadan. Satu dapur MBG rata-rata menyerap 47 tenaga kerja dan bisa meningkat hingga tiga kali lipat. Dadan mencontohkan rumah makan di Cibubur yang disulap jadi dapur MBG, menyebut inisiatif ini turut menyelamatkan usaha kecil dari kebangkrutan.
Rencana Day Care Dapat MBGÂ
Pemerintah memperluas jangkauan MBG ke fasilitas pengasuhan anak atau daycare. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyebut anak-anak di Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) akan mendapat Makan Bergizi Gratis. Langkah ini memastikan gizi anak usia dini terpenuhi, terutama dari keluarga pekerja.
“Nanti MBG-nya juga bisa diberikan di titik-titik Tamasya yang sudah ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG),” kata Wihaji, Kamis (15/5/2025).
Program Tamasya melayani anak usia 0–6 tahun dengan pengasuh bersertifikat. Daycare pertama berkapasitas 18 anak beroperasi sejak 9 Mei 2025 dan disediakan gratis. Wihaji berharap perluasan hingga 93 titik dapat melayani 1.800 anak.
Polemik di Akar Rumput Program Makan Bergizi GratisÂ
Di balik perluasan program MBG, sejumlah persoalan muncul di lapangan. Salah satunya dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.
Mitra dapur, Ira Mesra, melaporkan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan karena tidak menerima pembayaran meski Badan Gizi Nasional (BGN) telah mentransfer dana Rp 386,5 juta.
Kuasa hukum pelapor menyebut total kerugian mencapai Rp 975 juta. Pihak MBN membantah tuduhan itu dan menyebut dana belum cair karena menunggu bukti pembayaran.
“Karena ini program nasional dan jangan sampai gaduh, kita putus aja, cari mitra baru,” ujar kuasa hukum MBN, Timoty Ezra Simanjuntak. Masalah lain terjadi di Tangerang Selatan (Tangsel). SPPG Yasmit Ciputat Timur menuai sorotan karena membagikan paket bahan mentah saat libur sekolah.
Selain itu, di sebuah sekolah lain di Tangsel, MBG diberikan dalam bentuk makanan ringan yang membuat resah orangtua. Orangtua murid menilai isi paket, seperti biskuit dan snack, tidak memenuhi gizi anak.
“Kalau bisa MBG yang matang, jangan yang mentah,” kata Merina, wali murid SDN Pondok Aren. Sementara itu, di SDN Rawabuntu 03 Tangerang Selatan, ditemukan makanan basi hingga program dihentikan sementara tanpa penjelasan. “Dalamnya berlendir, rasanya agak asam,” ujar Rissa, wali murid.
Polemik Siswa Keracunan MBG
Kasus dugaan keracunan akibat konsumsi menu MBG mencuat di sejumlah daerah pada paruh kedua 2025, memunculkan kekhawatiran publik soal higienitas dapur penyedia, terutama di wilayah Jabodetabek. Kejadian paling serius terjadi di Kota Bogor, yang menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah 214 siswa diduga keracunan.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menanggung biaya pengobatan seluruh korban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sumber penyebabnya, sementara kondisi siswa kini berangsur pulih.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menyebut kasus tersebar di 13 sekolah, dengan 34 siswa masih dirawat. Dapur penyedia yang disorot ialah SPPG Bosowa Bina Insani.
Di Jakarta, insiden serupa juga ditemukan. Di SMAN 15 Jakarta Utara, tujuh siswa mual setelah menyantap menu MBG, namun ribuan siswa lain dengan menu serupa tetap sehat. “Ini juga belum tentu keracunan atau tidak,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang. Kasus lain muncul di SDN 07 Pulogebang, Jakarta Timur, ketika enam siswa mual akibat aroma kurang sedap dari kol dan pisang yang disimpan bersamaan.
Kepala Sekolah Catharina Yenny menyebut pihak dapur langsung meminta distribusi dihentikan. Sementara Kepala SPPG Ahmad Irfansyah menegaskan makanan tidak basi dan siswa telah kembali beraktivitas.
Di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, 20 siswa juga mengalami mual dan muntah, lima di antaranya dirawat di RSUD Pasar Rebo. Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya menjelaskan keluhan muncul saat siswa menyantap mie berbau tajam.
Dinas Kesehatan DKI mencatat total sekitar 60 siswa dari 10 lokasi mengalami gejala serupa. Kepala Dinkes DKI Ani Ruspitawati memastikan penyebab utama berasal dari bakteri, bukan zat kimia.
