KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sinyal mengarahkan para relawannya untuk memilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mantan Wali Kota Solo itu memberikan sinyal dengan menyebut sosok pemberani di Pilpres 2024 dan publik menilai Prabowo Subianto.
“Info A1 Jokowi sebagai presiden menghendaki Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Keberanian Jokowi di hadapan khalayak ramai di Musra untuk tidak menyebutkan nama Ganjar Pranowo yang sudah diumumkan Ketua Partainya sebagai calon presiden adalah memblelo terhadap Megawati,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (16/5/2023).
Kata Beathor, Jokowi di berbagai tempat menggadang-gadang Prabowo dan atau si rambut putih adalah penggantinya sebagai Presiden di 2024.
Berapa kali pertemuan Jokowi dengan Mega adalah pembahasan tentang kandidat paslon tersebut. Di Kepala Jokowi apa yang dikehendaki akan terwujud, ternyata Mega umumkan Ganjar sebagai calon presiden.
Di sisi lain Jokowi sudah memastikan kepada Prabowo akan jadi Presiden karena Mega telah sepakat. Kejadian Batu Tulis, di Solo, Jokowi menawarkan agar Prabowo mau menerima sebagai Wakil Presiden dari Ganjar Pranowo.
“Hebatnya Megawati, selain umumkan nama Ganjar, maka diumumkan pula nama Puan sebagai Ketua pemenangan dan Nanan sebagai Ketua team kontrol atas peningkatan angka dukungan,” jelas mantan tahanan politik era Soeharto.
Beathor mengatakan, bisa jadi pencapresan Ganjar dikoreksi setelah adanya penurunan dukungan dari partai politik untuk bergabung ke PDIP.
“Apakah, hasil dari kerja Puan dan Nanan itu akan mengkoreksi pencalonan Ganjar karena menurunnya dukungan Partai dan juga angka elektibilitasnya,” jelasnya.
Koreksi itu, kata Beathor bisa saja menyebabkan status Ganjar diganti dengan kandidat Kader yang lainnya, atau menurunkan posisi Ganjar dari capres menjadi cawapres, mungkin sebagai akibat angkan elektibiltasnya kurang dari 40 persen.
Yang perlu dipersiapkan oleh DPP PDIP adalah, jika status Ganjar turun menjadi cawapres maka tawaran perombakan kerja dan tanggung jawab sebagai Wakil Presiden harus dilakukan.
Menurut Beathor, semua orang melihat Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin adalah Ban Serep dalam kabinet karena tidak banyak dilibatkan saat pengambilan keputusan, wewenangnya jauh kalah dari peran Luhut sebagai Menko.
Ganjar kader partai pemenang, kontribusi suara Partai dan suara pribadinya plus anggaran kampanye harus dihitung dalam pembagian kerja saat menjalankan program program kemenangan dalam Kabinet tersebut. “Sehingga suasana Istana menjadi harmonis. Selama ini pelayanan publik dalam Kabinet Jokowi sangat buruk,” pungkas Beathor. (RZ/SN)
