“Kita semua berharap Pemilu 2024 semuanya berjalan luber. Tidak ada musuh. Perbedaan pasti ada. Presiden bisa mengingatkan agar para balon capres/cawapres ingat rakyat. Harus dibuat program menyentuh kebutuhan rakyat, dan keselamatan bangsa harus diutamakan. Bikin program menarik yang membuat balon menang. Itu baru sifatnya memberikan rangsangan yang positif. Tetapi kalau bilang: Tri! Anda akan saya gadang jadi presiden pengganti saya. Ini salah! Karena presiden milik rakyat semua. Presiden harus hati-hati bersikap,” tegas Tri Tamtomo.
Mantan Pangdam I/Bukit Barisan ini juga mengomentari sinyalemen opsi perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan sejumlah pihak, termasuk “orang dekat” Presiden Jokowi. Dengan tegas, Tri Tamtomo meminta semua pihak untuk menjalankan mekanisme yang sudah terjadi dan diatur dalam UU Pemilu sampai UUD 45. Di mana, ditegaskan bahwa periode masa jabatan presiden adalah lima tahun satu kali dan dapat dijabat dua kali.
“Semua peraturan perundangan yang ada harus ditaati. Apalagi proses pelaksanaan Pemilu 2024 sudah berjalan. Jika hal itu dipaksakan tentunya akan mengandung resiko. Ada faktor kritis, ada faktor resiko. Faktor kritis, rakyat bisa marah. Ini bisa terjadi. Jika masyarakat marah, apa kita ingin seperti Tragedi 1998? Ini jangan terjadi. Jangan memancing di air keruh,” tegas Tri Tamtomo.
Secara khusus mantan sekretaris Lemhanas ini juga menyesalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam hal ini Tri Tamtomo berharap Menkopolhukam dan KPU menjelaskan dengan sistematis resiko dari keputusan PN Jakpus tersebut.
