KNews.id- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam bubar adanya ancaman non militer seperti penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Demikian dikatakan aktivis Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen Purn Deddy S Budiman dalam artikel berjudul “NKRI Bubar karena Ancaman Non Militer” yang dikirim ke suaranasional.com, Sabtu (20/3).
Kata Deddy, sarang korupsi adalah dari partai politik tertentu, rencana makar ideologi dilakukan oleh partai politik tertentu. Gembong narkoba, perampok Bank, BPJS, Asabri, Jiwasraya adalah oknum anak cucu keturunan musang.
Pertanyaannya, kenapa yang dimusuhi, dibubarkan, dikriminalisasi, dipersekusi dan dibunuh adalah ormas FPI?. Ketidakadilan terlihat, menurut Deddy, kerumunan massa yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga dalam kampanye pilkada, pernikahan anak anggota DPR di Madura, dan kegiatan bisnis, kegiatan kebudayaan anak cucu musang tidak disentuh penegakkan hukum.
“Sedangkan kerumunan massa HRS, sudah didenda juga dikriminalisasi, dipersekusi dan dibunuh,” paparnya.
Kata Deddy, perlakuan ketidakadilan ini dapat memicu kerusuhan masa, konflik horizontal dan vertikal, pada gilirannya dapat mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI.
Ia mengatakan, rakyat sedang diadu domba, khususnya umat Islam, dengan menggunakan Buzzer dan Influenser yang dibiayai oleh rezim, berakibat Islam Nusantara jadi abu Islam garis lurus jadi arang, berakibat NKRI bubar.
“Setelah berhasil mengadu domba Umat Islam tahapan berikutnya diduga Invasi militer akan dilakukan musang. Dengan alasan menyelamatkan bisnis, dan menyelamatkan warga negara musang,” paparnya.
Untuk melawan musang, kata Deddy perlu kemanunggalan TNI dan rakyat, khususnya kemanunggalan TNI dengan ummat Islam, alasannya penduduk NKRI 87% muslim, karena kekuatan yang diperhitungkan musang di NKRI hanya TNI dan umat Islam.
“Kemanunggalan TNI dan Rakyat, khususnya kemanunggalan TNI dengan dengan umat Islam telah terbukti dimasa lalu, dalam mengusir penjajahan Belanda, menumpas Pemberontakan PKI di Madiun dan menumpas G30S PKI,” pungkasnya. (AHM/SN)
 terancam bubar adanya ancaman non militer seperti penegakan hukum yang tidak berkeadilan){kind=link}