Lebih parahnya lagi seorang pejabat sementara yang ditunjuk pusat tersebut diberi kewenangan yang luas oleh Kemendagri. Pejabat sementara diberi kewenangan yang luas untuk memutasi dan mencopot pejabat pejabat yang ada di bawahnya. Dan hal ini sangat berbahaya dan benar benar telah mengancam demokrasi dan reformasi yang telah dibangun selama ini.
Kepala kepala daerah yang di tunjuk oleh pemerintah pusat tersebut tentu adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Agenda agenda politik dan kekuasaan tentu saja akan sangat dengan mudah dijalankan oleh pejabat-pejabat sementara ini.
Yang paling kentara tentang berapa rusaknya penjabat sementara ini adalah apa yang terjadi di ibukota Jakarta. Dimana penjabat sementara yang masih merangkap kepala kesekretariatan presiden yang belum genap 2 bulan menjabat sudah mencopot sejumlah dirut-dirut dan Komisaris BUMD.
Bahkan terbaru Penjabat Sementara Provinsi DKI Jakarta tersebut telah mencopot orang nomor satu di birokrasi Pemda DKI yaitu Marullah Matali tanpa alasan yang jelas.
