KNews.id – Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengajak asosiasi pengembang dan perwakilan bank untuk bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas soal banyaknya masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi, namun terganjal Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK OJK).
SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola OJK dengan menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).
“Kami mengajak pengembang dan perbankan berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab, masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK,” ujar Ara dalam siaran pers, Jumat (25/4/2025).
Oleh karenanya, Ara meminta semua pihak, baik perbankan dan pengembang, bisa menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan kepada OJK. Sehingga, ke depan lebih banyak masyarakat bisa memiliki rumah.
“Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini, pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah,” tutur Ara.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menambahkan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.
“SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus menyukseskan Program 3 Juta Rumah,” tandas dia.
