KNews.id- Sejumlah pegiat media sosial yang diketahui sering menyerang Anies, masih ramai membahas terkait kritikan Bakal Capres dari Koalisi Perubahan tersebut soal subsidi mobil listrik.
Seperti yang ditulis cukup panjang oleh akun twitter bercentang biru @KakekHalal. Meski menulis cukup panjang, komentar warganet pada tulisannya itu justru mayoritas mencibir. Pasalnya, kesimpulan yang ditulisnya tidak sesuai dengan penyampaian Anies alias tidak nyambung.
“Yang dikritik anies terkait subsidi mobil listrik untuk individu, pemikiran anies adalah pembangunan transportasi masal yang bagus dan modern sehingga sebaiknya subsidi diberikan ke transport publik berbasis listrik, tapi memang lu gak bakal paham Juga sih, dingin soalnya,” tulis akun @joglonkrinew.
“Keliatan banget rendahnya kualitas daya tangkapmu..cape panjng lebar ngetik ngarang,dsb.substansinya gak nyambung..Anies bkan tdk mndukung kndaraan listrik, tpi subsidiny yg ngaco..knp pem. tdk mengembangkn bus listrik, knp kndaraan pribadi,lengkap dgn rincian itung2nny &dampakny,” tulis akun @Legislator75.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk pembelian mobil listrik. Menurutnya, subsidi tersebut tidak tepat guna menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.
Anies menilai subsidi mobil listrik hanya akan menjadi sebuah keuntungan yang bakal dinikmati warga kalangan atas. Kritik itu Anies sampaikan dalam pidato politik saat deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kritikan itu sebenarnya cukup berdasar. Ia mencontohkan, di banyak negara seperti Perancis, model subsidi kendaraan listrik mendorong konversi bagi pemilik kendaraan tua yang merupakan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
“Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya (Bahan Bakar Minyak) dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran,” ujarnya Rabu (9/5/2023).
Menurutnya, masalah kemacetan tetap sama bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi.
Hal senada juga disampaikan Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, beberapa waktu lalu. Dia menyebut, kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat. Alih-alih membantu masyarakat, ia menilai subsidi tersebut justru sarat akan kepentingan pejabat.
Pasalnya, lewat kebijakan itu pemerintah menggelontorkan subsidi senilai Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan Rp8 juta untuk motor listrik baru, serta Rp5 juta untuk motor konversi.
Faisal menilai ketimbang menggunakan dana untuk subsidi, lebih baik pemerintah menggunakan dana tersebut untuk transportasi publik.
Tak hanya itu, insentif fiskal untuk kendaraan listrik yang saat ini berlaku seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah cukup menguntungkan pembeli kendaraan listrik.
Faisal juga mengatakan kebijakan fiskal tersebut sudah cukup meringankan masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik.
“Ya kurang apa lagi? Istilahnya Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban. Nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? karena pemainnya itu Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Luhut Panjaitan (Menko Marinves) ada di situ (bisnis kendaraan listrik) konflik kepentingan,” ungkapnya, seperti dikutip dari CNNIndonesia. (RZ/FJR)
