KNews.id – Jakarta – Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sejak awal. Menurutnya, persoalan kedudukan hukum pemohon dan kewenangan MK semestinya menjadi pertimbangan utama sebelum perkara diperiksa lebih jauh.
Maruarar, yang pernah menjadi hakim konstitusi pada 2003–2008, menyampaikan pandangannya dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Ia menyoroti gugatan yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah guru besar dan purnawirawan TNI. Permohonan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden.
Bagi Maruarar, perkara yang menyangkut keabsahan hasil Pemilihan Presiden tidak bisa dilepaskan dari persoalan legal standing, yakni kedudukan hukum pihak yang mengajukan permohonan. “Saya kira ini menjadi banyak keheranan kita dari sejak awal. Karena kalau misalnya masuk permohonan seperti ini yang mempersoalkan keabsahan dari hasil Pemilu Presiden itu. Dari titik awal sekali sudah pasti mereka akan melihat bahwa dari apa yang dikatakan oleh legal standing, siapa yang berhak untuk mengajukan perkara seperti itu,” ujar Maruarar.
Maruarar mengaku sempat melihat adanya kemungkinan MK memeriksa permohonan tersebut hingga tuntas. Namun, menurutnya, persoalan mendasar mengenai kedudukan hukum pemohon seharusnya menjadi perhatian sejak awal.
“Saya melihat bahwa di awal-awal itu menurut saya, bahwa MK itu agaknya akan memeriksa itu sampai tuntas, menurut saya,” katanya. Ia kemudian menyinggung kemungkinan adanya pendalaman pertimbangan hukum selama proses berlangsung. Maruarar juga menyebut kemungkinan adanya masukan lain, tetapi menegaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di internal MK.
