Terlebih, diproyeksikan tahun 2023, ‘awan gelap’, akan terjadi krisis yang tentu berimbas ke dalam negeri. “Memang Kartu Pra Kerja bukan program utama bisa mengubah awan gelap tersebut. Setidaknya memberikan modal, bantalan, terutama bagi yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk skill untuk masuk ke lapangan kerja, tetapi juga bantalan dana yang mereka bisa gunakan sebagai konsumsi,“ jelas Yusuf.
Kartu Pra Kerja tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Lebih lanjut, Yusuf menekankan, ada PR bagi pemerintah dalam program Kartu Pra Kerja ini. Yaitu tentang penyaluran tenaga kerja. ”Memang tidak semua kemudian industri punya kemampuan dan anggaran untuk mempersiapkan skill. Bisa saja skill ini yang diambil alih perannya oleh pemerintah, dan para industri mempersiapkan lapangan kerjanya,“ tutur Yusuf.
