KNews.id – Jakarta Tidak banyak yang menyadari, BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi Jakarta. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi publik, hingga pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan.
Setiap pembayaran BBNKB berarti turut berkontribusi terhadap kemajuan kota. Makin tertib masyarakat membayar, makin besar pula manfaat yang kembali dinikmati warga Jakarta.
Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, BBNKB juga membantu pemerintah daerah menjaga ketertiban administrasi kendaraan. Data kepemilikan yang akurat penting untuk perencanaan kebijakan transportasi, pengendalian lalu lintas, hingga program lingkungan seperti uji emisi.
Dengan basis data yang valid, Pemprov DKI dapat menyusun kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi warganya: BBNKB kini hanya berlaku untuk kendaraan pertama saja. Artinya, pembelian kendaraan kedua dan seterusnya, termasuk kendaraan bekas, tidak lagi dikenakan BBNKB alias gratis.
Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan Pemprov DKI dalam mendorong kemudahan administrasi, mempercepat proses transaksi kendaraan, serta meningkatkan ketertiban data kepemilikan di ibu kota. Membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bukan hanya tentang pergantian nama di dokumen, tetapi juga tindakan nyata untuk ikut membangun Jakarta.
Dengan tertib membayar BBNKB, masyarakat turut menjaga ketertiban administrasi, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat fondasi pembangunan kota. Pada akhirnya, setiap rupiah yang dibayarkan kembali menjadi manfaat untuk warga dalam mewujudkan Jakarta yang tertib, maju, dan sejahtera.
