KNews.id- Tunisia semakin sekuler. Negara itu bahkan berencana menghapuskan Islam sebagai agama resmi negara. Ahli yang ditugaskan oleh Presiden Tunisia Kais Saied untuk menulis ulang konstitusi mengatakan, dia akan menawarkan sebuah model tanpa referensi apapun tentang Islam. Hal ini dilakukan sekaligus untuk memerangi partai-partai Islam.
Sebagai informasi, artikel pertama dari konstitusi yang diadopsi tiga tahun setelah revolusi 2011 mengatakan Tunisia adalah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat, Islam adalah agamanya dan bahasa Arab adalah bahasanya.
Namun, ahli hukum yang ditunjuk bulan lalu untuk memimpin sebuah komite merancang konstitusi baru, Sadeq Belaid, mengeklaim 80 persen rakyat Tunisia menentang ekstremisme dan menentang penggunaan agama untuk tujuan politik.
“Itulah yang ingin kami lakukan, cukup dengan menghapus Pasal 1 dalam susunan yang sekarang,” ujarnya dalam sebuah wawancara, Senin (6/6).
Dilansir The New Arab, Senin (6/6) draf itu akan dipresentasikan kepada Saied menjelang referendum 25 Juli yang direncanakan. Ditanya apakah akan ada referensi tentang Islam dalam konstitusi baru, Belaid mengatakan tidak akan ada. Konstitusi baru adalah inti dari rencana Saied memulihkan sistem politik Tunisia, setelah dia memecat pemerintah dan kemudian membubarkan parlemen dalam langkah yang digambarkan saingannya sebagai kudeta.
Belaid, yang pernah mengajar Saied dan sekarang mengepalai Komisi Permusyawaratan Nasional untuk Republik Baru mengatakan dia akan mempresentasikan rancangan baru itu pada 15 Juni. Presiden kemudian menandatangani teks itu sebelum pemungutan suara populer. Belaid (83 tahun) mengatakan dia ingin menangani partai-partai yang terinspirasi Islam seperti Ennahdha.
“Jika Anda menggunakan agama untuk terlibat dalam ekstremisme politik, kami tidak akan mengizinkannya. Kami memiliki partai politik dengan tangan kotor. Suka atau tidak suka, demokrat Prancis atau Eropa, kami tidak akan menerima orang-orang kotor ini dalam demokrasi kami,” katanya.
Banyak orang Tunisia memuji tindakan Saied terhadap partai-partai politik dan sistem parlementer campuran yang korup dan tidak kompeten, sementara yang lain telah memperingatkan dia berisiko memusnahkan kemajuan demokrasi negara itu selama dekade terakhir. (AHM/SI)
