KNews.id- Menko Polhukam Mahfud Md berbicara mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Mahfud menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara puncak HUT ke 56 KAHMI di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (17/9) malam. Mahfud mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini.
“Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tak sedang baik-baik saja,” kata Mahfud seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Ahad (18/9).
Mahfud kemudian menyinggung pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, sulit untuk terpilih.
“Kata Pak Bahlil tadi coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi,” ujarnya.
Melihat itu, Mahfud menuturkan, berdasarkan hasil perhitungan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.
“Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK,” ucapnya.
“Demokrasi kita enggak sehat, demokrasi jual beli. Adili 390 kasus pilkada. Kalau saya satu orang Rp 1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang udah menang di telepon dimintai uang,” lanjutnya.
Mahfud lantas menyinggung uang hasil tindakan haram tak akan membuat hidup manusia tenang. Bahkan, menurut Mahfud, sesudah pesun harus mencari bekingan agar tetap aman.
“Kalau kamu peroleh sesuatu secara tak benar, tidurnya enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun nyari pengawal. Sesudah tak punya ‘beking’ jadi tak aman, dikorbankan temannya sendiri. Itulah permainan,” imbuhnya. (AHM/dtk)
