KNews.id- Tindakan drastis yang diambil oleh Korea Utara (Korut) yang dipimpin Kim Jong un dalam menahan masuk virus corona malah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan ekonomi bagi warganya, termasuk memicu kelaparan warga. Hal ini dibeberkan dalam sebuah laporan oleh seorang penyelidik PBB Tomas Ojea Quintana yang dikutip oleh Reuters pada Rabu (3/2).
“Isolasi lebih lanjut Republik Demokratik Rakyat Korea dengan dunia luar selama pandemi COVID-19 tampaknya memperburuk pelanggaran hak asasi manusia yang sudah mengakar,” kata Tomas.
Dia mendesak pihak berwenang Korea Utara untuk memastikan “konsekuensi negatif dari tindakan pencegahan tidak menjadi lebih besar daripada dampak pandemi itu sendiri”.
Tomas mengatakan pengurangan perdagangan dengan China menyebabkan penurunan signifikan dalam aktivitas pasar, mengurangi pendapatan bagi banyak keluarga yang bergantung pada aktivitas pasar skala kecil.
“Terjadi kekurangan barang kebutuhan pokok, obat-obatan, input pertanian untuk pertanian dan bahan baku untuk pabrik milik negara,” katanya, menyuarakan keprihatinan bahwa topan dan banjir tahun lalu dapat menyebabkan “krisis pangan yang serius”.
“Kematian karena kelaparan telah dilaporkan, begitu juga dengan peningkatan jumlah anak-anak dan orang tua yang terpaksa mengemis karena keluarga tidak mampu mendukung mereka.”
Operasi kemanusiaan hampir terhenti dan hanya tiga pekerja bantuan internasional yang tetap berada di Korea Utara, sementara barang bantuan telah tertahan di perbatasan China selama berbulan-bulan karena pembatasan impor. Di sisi lain, Korea Utara akan menerima 1,7 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui fasilitas COVAX pada akhir Mei 2021, menurut angka alokasi dari aliansi vaksin GAVI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Selasa.
Tomas juga mendesak Pyongyang memberikan akses penuh bagi pekerja medis dan bantuan yang terlibat dalam vaksinasi Covid-19. Korea Utara, yang belum melaporkan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi meskipun berbagi perbatasan dengan China, telah memberlakukan penutupan perbatasan, melarang sebagian besar perjalanan internasional dan sangat membatasi pergerakan di dalam negeri dalam setahun terakhir.
Selain itu, Pyongyang tidak mengakui mandat penyelidik PBB dan sebelumnya menolak tuduhan PBB atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara. (Ikh)
Sumber: CNBCIndonesia
 yang dipimpin Kim Jong un dalam menahan masuk virus corona malah memperburuk){kind=link}