KNews.id – Jakarta – Sejak dilantik pada 20 Oktober lalu, Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan yang berbeda signifikan dari pendahulunya, Joko Widodo. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik Hersubeno Arief melalui kanal YouTube Hersubeno Point.
Menurut Arief, dalam waktu sekitar delapan bulan kepemimpinannya, Prabowo telah menganulir lima kebijakan penting, empat di antaranya merupakan kebijakan menteri di kabinetnya dan satu kebijakan strategis yang diambil di era pemerintahan Jokowi.
“Ini membuat banyak orang menyebut Prabowo menjadi pahlawannya, setidaknya dalam delapan bulan terakhir ini,” ujar Hersubeno Arief dikutip Kabar Garut.com dari Kanal YouTube pribadinya Kamis, 19 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan ini bahkan merugikan kepentingan Jokowi, termasuk yang terbaru terkait Aceh, yang dinilai merugikan menantu Presiden Jokowi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Pembatalan Kenaikan PPN 12%
Kebijakan pertama yang dianulir adalah pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Keputusan ini diambil pada 31 Desember 2024, dan disambut positif oleh publik sebagai “kado tahun baru”. Hersubeno Arief menyoroti bahwa kenaikan PPN 12% ini sejatinya merupakan keputusan yang diambil di era Presiden Jokowi dan telah disetujui DPR.
“Dampaknya kepada rakyat, karena PPN itu kan semua barang yang dijual menjadi kepentingan rakyat itu kemudian terkena PPN. Jadi enggak peduli mau barang mewah, barang biasa, termasuk barang-barang yang sehari-hari itu menjadi kebutuhan rakyat, itu dikenakan kenaikan pajak 12%,” jelas Arief.
Menariknya, proses pengambilan keputusan pembatalan ini terjadi menjelang malam Tahun Baru 2025, ketika Presiden Prabowo mendatangi Kementerian Keuangan dan menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam konferensi pers, Prabowo menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan diterapkan untuk barang-barang mewah yang sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seperti jet pribadi, kapal pesiar, hingga rumah mewah. Barang kebutuhan pokok tidak terdampak.
Pengecer Kembali Diizinkan Jual Gas LPG 3 Kg
Kebijakan kedua yang dianulir berkaitan dengan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg, yang sebelumnya diputuskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 1 Februari 2025. Kebijakan ini menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan di mana-mana, mirip dengan fenomena kelangkaan minyak goreng di era Jokowi.
“Situasinya betul-betul sangat panas karena LPG 3 kg ini kan dikonsumsi oleh kelas bawah dan mereka itu harus mengantri berkilo-kilo untuk mendapatkan gas LPG,” kata Hersubeno Arief.
Pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo, melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa larangan tersebut bukanlah keputusannya dan kemudian dibatalkan. Pengecer pun kembali diizinkan menjual gas LPG 3 kg, dan situasi kembali kondusif. Bahlil Lahadalia sendiri mengakui kesalahannya, dengan alasan kebijakan itu untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengatasi harga jual yang melebihi patokan pemerintah.
Percepatan Pengangkatan ASN
Pada bulan Maret 2025, muncul kabar penundaan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk CPNS dan PPPK, yang menimbulkan protes dan demonstrasi. Menteri PAN-RB Rini Widianti sebelumnya mengumumkan penundaan tersebut, namun Presiden Prabowo segera merespons dengan mengeluarkan instruksi percepatan pengangkatan.
Menurut Arief, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada Juni 2025, sementara PPPK paling lambat Oktober 2025. Keputusan ini membatalkan rencana sebelumnya yang seharusnya dijadwalkan Maret 2026, dan disambut baik oleh para calon ASN.
Pencabutan IUP Nikel di Raja Ampat dan Pengembalian 4 Pulau ke Aceh
Dua kebijakan terakhir yang menunjukkan perbedaan paradigma Prabowo adalah pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat dan pengembalian empat pulau milik Aceh yang sebelumnya dialihkan ke Sumatera Utara.
Pada 10 Juni 2025, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk mencabut empat IUP nikel di Raja Ampat. Kebijakan ini menjadi sorotan karena beberapa tambang di sana diduga terkait dengan kroni Jokowi.
Kemudian, pada 13 Juni 2025, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengembalikan empat pulau milik Aceh yang semula diserahkan kepada Sumatera Utara di bawah Gubernur Bobby Nasution, menantu Jokowi, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kalau ini betul, ini jelas kaitannya langsung dengan menantu Pak Jokowi yakni Bobby Nasution,” tegas Hersubeno Arief, yang juga menyebut bahwa ini adalah keputusan yang merugikan kepentingan Jokowi secara langsung.
Prabowo di Persimpangan Bayang-bayang Jokowi dan Desakan Publik
Meskipun Prabowo semakin dipandang sebagai “pahlawan” di mata rakyat, khususnya setelah kebijakan-kebijakan ini, publik masih menanti langkah selanjutnya. Hersubeno Arief menyoroti adanya desakan netizen dan purnawirawan agar Prabowo berani “membersihkan geng Solo” atau orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi dari kabinet.
“Publik mendesak agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle, orang-orang Jokowi disingkirkan dari kabinet, tapi sampai sekarang malah tidak dilakukan,” ungkap Arief.
Selain itu, publik juga menantikan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang didesakkan oleh para purnawirawan. Menurut Arief, langkah-langkah ini akan menjadi ujian bagi Prabowo untuk benar-benar menunjukkan independensinya dari bayang-bayang Jokowi dan menjadi pemimpin yang dikenang oleh rakyat Indonesia.
