Salah satu pihak yang melaporkannya, ujar Lieus, adalah Koalisi Masyarakat Penjaga Adhyaksa (Komjak). Koalisi ini melaporkan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) ganda itu.
Herannya, tambah Lieus, anggota Komisi III DPR tidak bereaksi atas masalah ini.
“Saya tak mendengar dan tak membaca berita di media ada anggota komisi III DPR yang mempertanyakan pada Burhanuddin tentang tiga KTP dengan data berbeda yang dimilikinya itu,” ujar Lieus.
Lieus pun menyebut, adalah suatu yang janggal jika kasus ujaran kebencian yang dituduhkan kepada Alvin Lim atas laporan polisi 185 orang jaksa itu dijadikan sebagai informasi yang dianggap penting untuk disampaikan kepada anggota DPR, sementara kasus kepemilikan KTP ganda yang dituduhkan kepada pejabat tinggi negara sekelas Jaksa Agung, tidak disinggung oleh anggota DPR dalam RDP itu.
