KNews.id- Lembaga survei sangat besar potensinya menjadi penyebar hoaks dan pelanggar UU ITE. Asumsi bahwa survei itu selalu ilmiah, obyektif, dan terpercaya diragukan. Demikian dikatakan Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah dalam pernyataan kepada suaranasional.com, Selasa (15/6).
“Mungkin untuk survei yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti masalah sampah, polusi, atau kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa tertentu, bisa benar obyektif,” ungkapnya.
Kata Rizal, survei pada tataran politik berada di “grey area” sarat dengan kepentingan. Harga dapat memainkan hasil. Wajar jika publik curiga. Kepentingan politik pragmatik terasa aromanya. Bisnis pun melekat untuk menghidupi atau memperpanjang nafas lembaga survei. Meski tentu keberadaan satu dua lembaga survei yang kredibel tidak bisa dinafikan.
“Nama-nama bisa di pasarkan dan dijual. Pembeli dibuat berdasarkan pilihan subyektif, tanpa bukti identitas yang terklarifikasi. Prabowo bukan Prabowo dulu. Sudah banyak pendukung yang lari. Ganjar bukan terbaik, sorotan dugaan korupsi juga mengemuka. Popularitas palsu bisa dikemas. Bentrok dengan Puan membuka kesempatan untuk meracik olahan,” papar Rizal.
Rizal mengatakan, kecurigaan publik adalah wajar atas permainan survei. Mengingat Prabowo akan berpasangan dengan Puan maka Prabowo harus optimal hasil surveynya agar kuat menggendong Puan. Sementara Ganjar adalah pegangan Jokowi. Jokowi butuh akses baru untuk membangun rezim kronikrasi. Melalui survei dipinggirkan demokrasi.
“Prabowo dan Ganjar harus tertinggi. Anies dan nama lain diusahakan terus melorot. PDIP dan Jokowi akan bertarung pada “hanya dua pasangan” lalu yang paling hebat menggalang rekayasa dialah pemenang. Pengadilan Mahkamah Konstitusi mudah diatur hasilnya. Yang penting tahan kritik, tahan malu,dan sudah pasti, tahan dosa,” pungkasnya. (AHM/SN)
