LBP Mengklaim sebanyak 110 Juta Warga Ingin Jokowi Lanjut, RG: Berarti 160 Juta, Sisanya Ingin Jokowi Mundur!

KNews.id- Pengamat politik, Rocky Gerung secara menohok menguliti klaim “Big Data” Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini terkait klaim Luhut mengenai ada 110 juta pengguna media sosial yang menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Melansir Terkini.id — jaringan Suara.com, sosok yang akrab disapa RG ini menyebut jika Luhut beranggapan 110 Juta masyarakat Indonesia ingin Presiden Jokowi 3 periode, maka selebihnya menginginkan Presiden Jokowi mundur. Sisanya itu ada 160 juta masyarakat Indonesia.

Pernyataan Rocky Gerung itu diposting melalui kanal YouTube pribadinya, yakni di Rocky Gerung Official sebagaimana dilihat pada, Kamis 17 Maret. Meskipun Luhut mengakui tidak menginginkan Presiden Jokowi memperlanjang masa jabatan, tapi menurut RG, Luhut lah yang terus menerus mengkampanyekan penundaan itu.

“Kendati pak Luhut menganggap pak Jokowi tidak mengiginkan tapi pak Luhut sendiri yang terus menerus mengkampanyekan penundaan ini,” katanya RG seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

RG bahkan menyebut jika meskipun presiden tidak setuju dengan Luhut, harusnya sudah ditegur atau di resafel. Dia melanjutkan dengan menyebut jika yang masuk akal menurut Luhut adalah perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan percepatan pemilu.

“Tentu pak Luhut mengagap bahwa saya punya data meskipun saya tidak bisa buka. Jadi pak Luhut itu tetap ngotot bahwa perpanjangan ini masuk akal yang tidak masuk akal itu adalah percepatan,” paparnya.

“Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya karena 110 juta orang menginginkan Presiden untuk tetap melanjutkan, berarti sisanya 270 dikurang 110 berarti sisanya 160 juta, lebih baik mundur kan gampang,” tandanya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta pengguna media sosial menginginkan jabatan Presiden di perpanjang. Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut jika big datanya tidak bisa dibeberkan karena itu data milik internalnya. (AHM/sra)