KNews – LBP bergerilya tiga periode jabatan Presiden, Nicho Silalahi: patut diduga perintah Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut diduga memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk melakukan gerilya di masyarakat jabatan Presiden tiga periode di mana mantan Wali Kota Solo itu tidak memecat Menko Maritim dan Investasi tersebut.
“Tidak memecat Luhut serta menghentikan wacana 3 periode maka kita Wajib Menduga Kalau wacana itu atas Perintah Jokowi Langsung, ia ga sih?” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi di akun Twitter-nya @Nicho_Silalahi, Selasa (29/3/2022).
Menurut Nicho, rakyat justru menghendaki Jokowi mundur dari jabatannya. “Emak-emak di berbagai daerah sudah meminta Jokowi mundur,” papar Nicho.
Selain itu, Nicho meminta aparat desa mempertanyakan alokasi dana desa. “Coba tanya dengan mereka dialokasikan kemana aja tuh Dana Desa, gue mah udah paham yang beginian,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta. (RKZ/sn)
