KNews.id – Jakarta, DPRD DKI Jakarta merekomendasikan audit internal dan eksternal, evaluasi jabatan sesuai kompetensi, dan adanya sistem peringatan dini setelah insiden gangguan sistem Bank DKI selama periode libur Lebaran 2025. Ketiga langkah itu penting agar nasabah tak beralih ke bank lain.
Nasabah tidak bisa melakukan transaksi di ATM Bank DKI, layanan digital JakOne Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran. Insiden ini terjadi karena sistem pengamanan internal secara otomatis mengaktifkan fitur pemeliharaan keamanan sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah.
Peristiwa ini tak ayal membuat sebagian nasabah Bank DKI kehilangan kepercayaan dan khawatir dananya yang disimpan di bank milik daerah itu raib.
Kekhawatiran itu seperti dirasakan Cahyono (37), salah satu nasabah Bank DKI. Pada saat gangguan sistem terjadi, ia kerepotan karena istrinya tidak bisa mengambil ataupun mengirimkan uang untuk keperluan Lebaran. Awalnya mereka mengira ini gangguan biasa. Namun, banyak keluhan serupa dari nasabah lain.
”Akhirnya istri tarik semua uang dari tabungan Bank DKI. Walaupun jumlahnya tak seberapa, istri takut uangnya hilang,” kata Cahyono pada Kamis (10/4/2025).
Situasi ini memicu kegeraman Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Apalagi, belakangan diketahui gangguan sistem sudah terjadi tiga kali dan menyebabkan kebocoran dana cadangan perusahaan. Pramono langsung mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono. Posisi tersebut untuk sementara dipegang Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.
Bank DKI kemudian memulihkan layanan pulih secara bertahap sejak awal pekan ini. Nasabah sudah bisa kembali mengakses layanan perbankan lewat ATM ataupun digital Bank DKI.
Tiga rekomendasi
Untuk memperkecil dampak gangguan sistem ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat tertutup dengan Bank DKI pada Rabu (9/4/2025) sore. Hasilnya, muncul tiga rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyebut, DPRD meminta agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Bank DKI perlu diaudit secara internal, eksternal, dan menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bank DKI juga perlu merotasi direksi dan menempatkan sumber daya manusia sesuai bidang dan keahliannya. ”Mereposisi jabatan-jabatan, jangan sampai orang ditaruh di tempat yang bukan bidangnya,” kata Nova.
Rekomendasi ketiga dari Komisi B ialah adanya sistem waktu nyata (real time) untuk mendeteksi ancaman pada layanan. Ini untuk meminimalkan gangguan dalam waktu lama. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga meminta Bank DKI untuk responsif. Apalagi, ada ajakan yang beredar untuk mengosongkan rekening Bank DKI karena gangguan layanan.
”Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan rekening karena ini aset. Jangan karena gangguan itu lalu ikut gerakan mengosongkan rekening di Bank DKI,” kata Khoirudin.
Agus mengatakan, aktifnya fitur pemeliharaan Bank DKI saat libur Lebaran lalu berimbas pada pembatasan sementara sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.
Setelah itu, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk mengevaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya.
