KNews.id – Jakarta – Kursi pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanas. Beredar hasil risalah rapat harian Syuriyah PBNU mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil (Gus Yahya) mengundurkan diri dari kursi ketua umum.
Menanggapi hal tersebut, Gus Yahya menyatakan tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi.
Gus Yahya mengklarifikasi belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.
“Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” kata Gus Yahya di depan awak media, usai menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025) dinihari.
Ia menegaskan bahwa terkait dokumen yang beredar di media dan masyarakat harus kembali dicek keabsahannya, seperti melalui bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk ihwal penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.
Selain itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa Syuriyah PBNU juga tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan ketua umum.
Gantikan Said Aqil
Gus Yahya diketahui terpilih menjadi Ketum PBNU periode 2021-2027 menggantikan posisi Said Aqil Siradj. Gus Yahya terpilih pada Muktamar ke-34 NU diselenggarakan di Lampung pada Desember 2021. Sementara itu, KH. Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU.
Diketahui, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926. Sejak awal berdirinya, NU telah dipimpin oleh sejumlah tokoh ulama terkemuka.
Kepemimpinan di NU dibagi ke dalam dua peran utama, yaitu Rais Aam dan Ketua Umum, yang keduanya berperan penting dalam menjalankan organisasi.
Dalam struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terdapat pembagian tugas yang jelas antara Rais Aam (Syuriyah) dan Ketua Umum (Tanfidziyah).
Rais Aam merupakan istilah yang merujuk pada pemimpin tertinggi di dalam jam’iyah NU. Secara lengkap, jabatan tersebut dikenal sebagai Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Rais Aam memiliki fungsi, wewenang, dan tugas penting dalam jam’iyah. Sebagai kepala Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), Rais Aam memegang peran utama dalam menetapkan keputusan-keputusan strategis.
Semua keputusan yang diambil secara kolektif dalam syuriyah bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Sedangkan, Ketua Umum memimpin tanfidziyah, yaitu lembaga pelaksana yang beranggotakan pengurus yang bertugas menjalankan administrasi dan operasional organisasi.
Dengan pembagian peran ini, PBNU dapat menjaga keseimbangan antara kebijakan keagamaan yang berbasis nilai-nilai tradisional dan pengelolaan organisasi yang modern.
Ketum PBNU dari Masa ke Masa
Berikut adalah daftar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dari masa ke masa
Daftar Rais Aam PBNU
KH. Hasyim Asy’ari (1926-1947)
KH. Wahid Hasyim (1947-1950)
KH. Abdul Wahab Hasbullah (1950-1971)
KH. Bisri Syansuri (1971-1980)
KH. Abdul Ghofur (1980-1984)
KH. Ahmad Shiddiq (1984-1991)
KH. Ali Yafie (1991-1992)
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1992-1999)
KH. Sahal Mahfudz (1999-2014)
KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) (2014-2015)
KH. Ma’ruf Amin (2015-2018)
KH. Miftachul Akhyar (2018-2027).
Daftar Ketua Umum PBNU
KH. Hasan Gipo (1926-1929)
KH. Ahmad Noor (1929-1937)
KH. Mahfudz Siddiq (1937-1946)
KH. Nahrawi Thohir (1946-1951)
KH. Abdul Wahid Hasyim (1951-1954)
KH. Muhammad Dahlan (1954-1956)
KH. Idham Chalid (1956-1984)
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1984-1999)
KH. Hasyim Muzadi (1999-2010)
KH. Said Aqil Siradj (2010-2021)
KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) (2021-2027)
