KNews.id – Jakarta – Kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memiliki 49 menteri dan 59 wakil menteri (wamen).
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini mengkritisi bertambah gemuknya kabinet baru itu dibandingkan pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin yang hanya memiliki 34 menteri dan 17 wamen.
Mantan Ketua Bawaslu RI yang akrab disapa NHS itu turut mempertanyakan urgensi penambahan menteri dan wamen. Dia berkaca dari sedikitnya kementerian di Amerika yang dinilai lebih efisien dalam menjalankan tugasnya.
“Apakah enggak terlalu banyak pejabat itu? Di Amerika itu cuma ada 12 kementerian, tapi efektif.”
“Apakah masalahnya karena menterinya sehingga perlu ada wakil menteri? Atau bukannya perlu penguatan di sekretariat jenderal yang perlu diformat ulang?” kata NHS saat dikonfirmasi, Sabtu (19/10/2024).
Menurutnya, penambahan jabatan memiliki konsekuensi kebutuhan anggaran yang semakin besar. Dia menilai lebih baik sedikit struktur dengan fungsi yang luas daripada sebaliknya.
“Apakah kita itu kaya struktur tapi miskin fungsi ataukah kaya fungsi miskin struktur? Kalau buat saya lebih efisien kaya fungsi tapi miskin struktur.”
“Struktur itu harus ramping, jabatan itu memiliki konsekuensi penganggaran yang enggak kecil,” ucapnya. Terlebih dia memahami betul pengadaan struktur baru dalam sebuah lembaga atau kabinet memakan banyak waktu.
Hal itu justru membuat para menteri tidak bisa langsung menjalankan tugasnya di sektor masing-masing. “Saya pernah punya pengalaman dua kali membangun struktur badan atau lembaga di level penyelenggara Pemilu.”
“Dua lembaga itu kami mulai dari nol, capek sekali dalam bangun struktur, satu tahun baru itu bisa dilihat hasilnya. Sifatnya antardepartemen, perlu pembahasan yang enggak bisa kita bilang ringan,” beber NHS.
Dia menambahkan, jika penggemukan kabinet terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran, akan sulit melihat hasil kerja pada 100 hari pertama hingga setahun sejak mereka dilantik. Pasalnya, pengadaan struktur itu akan menyibukkan para menteri dan wamen untuk mengurusi persoalan teknis.
“Kalau melakukan penggemukan, tidak pengadaan fungsi, saya kira 100 hari pertama kalau dijadikan target akan sulit tercapai.”
“Mereka akan mengurusi hal yang bersifat teknis seperti kop surat, pembagian jobdesk antarkementerian.”
“Sebab ada kementerian yang dilembagakan dan badan lembaga yang dijadikan kementerian, itu kan enggak gampang, satu tahun gak bisa dilihat hasilnya,” imbuh dia. NHS justru mendorong pengurangan jumlah kementerian yang dibarengi penguatan struktur pada sekretariatnya.
“Pertahanakan dengan format kementerian kalau perlu dikurangi, tapi ditambah penguatan stuktur pada sekreatriatnya, daridapa nanti terengah-engah,” tandas dia.
