KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) terhadap lembaga antirasuah tidak berkaitan dengan isu kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini setelah dikabarkan, KPK menjadi salah satu institusi yang diduga menjadi target penyadapan.
Lembaga antirasuah menegaskan, sejumlah isu kebocoran informasi dalam pelaksanaan operasi penindakan telah ditelusuri dan diklarifikasi secara internal kelembagaan.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah informasi mengenai dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan. Pemeriksaan tersebut mencakup aktivitas di tingkat penyelidikan hingga Direktorat Penyidikan.
“Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Taufik, dari sejumlah dugaan kebocoran yang mencuat, sejauh ini hanya satu peristiwa yang telah terkonfirmasi dan terverifikasi. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang dilakukan oleh tersangka berinisial Dias (DIS).
Dia menyampaikan, perkara tersebut kini masih dalam proses penyidikan dan telah mendekati tahap penyelesaian. KPK juga tengah mempersiapkan pelimpahan perkara tersebut ke persidangan
“Dan sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan, dugaan penyadapan terhadap KPK tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan kebocoran informasi dalam operasi penindakan lembaga antirasuah. Ia memastikan, informasi mengenai penanganan perkara yang berada dalam kewenangan KPK tetap menjadi ranah internal lembaga tersebut.
“Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” jelasnya.
Kapolri Ungkap Istana, DPR, hingga KPK jadi Target Dugaan Penyadapan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya membeberkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurutnya, sejumlah institusi negara seperti Istana kepresidenan, gubernur, anggota DPR RI, hingga KPK jadi target dugaan penyadapan ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut target penyadapan tidak hanya mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat sejumlah kelompok dan pejabat dari berbagai institusi yang diduga turut menjadi sasaran.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” ungkap Suyudi.
Selain lingkungan pemerintahan dan politik, dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pejabat daerah hingga institusi penegak hukum.
Bahkan, lingkungan internal kepolisian turut masuk dalam daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan Kapolri.
“Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” pungkasnya.






