KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di Jawa Timur kepada tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berinisial AS.
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah pejabat Kantor Pertanahan di Jawa Timur. Terbaru, KPK memeriksa Kepala Kantah Kabupaten Sumenep berinisial W sebagai saksi pada Kamis (12/11). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut untuk menggali informasi terkait dugaan penyerahan uang kepada AS.
“Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (12/11).
Sebelumnya, KPK juga memeriksa 16 Kepala Kantah di Jawa Timur pada 10–11 November 2026. Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut turut diarahkan untuk mendalami dugaan penyerahan uang kepada tersangka AS.
Ke-16 pejabat yang diperiksa berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mereka yakni RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA dari Kantah Kota Surabaya I, AB dari Kantah Kota Surabaya II, serta N dari Kantah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS dari Kantah Kabupaten Mojokerto, IN dari Kantah Kabupaten Malang, dan MSL dari Kantah Kabupaten Jember.
Penyidik juga memeriksa HH selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS dari Kantah Kabupaten Jombang, SBH dari Kantah Kabupaten Lamongan, serta S dari Kantah Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, saksi lainnya berasal dari Kantah Kabupaten Blitar dengan inisial S, RH dari Kantah Kabupaten Madiun, ASP dari Kantah Kabupaten Banyuwangi, dan MAS dari Kantah Kabupaten Bangkalan.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.
Dalam proses penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.
Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026 di kantor Summarecon Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik kembali menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September 2026, disusul Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk sehari kemudian.
Pada 29 September 2026, penyidik juga menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara tersebut.
