KNews.id- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 2.331 aduan terkait pelanggaran HAM sepanjang 2021. Menurut data Komnas HAM, klasifikasi tertinggi yakni aduan terkait Polri.
“Data aduan dugaan pelanggaran HAM 2021 3.758 berkas dari periode Januari sampai September 2021, yang dikonversi menjadi 2.331 kasus,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam rapat dengar pendapat Komisi III, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Meskipun COVID dan macam-macam pengaduan tidak terlalu banyak perubahan, karena terapkan juga mekanisme pengaduan offline. Pengaduan langsung memang berkurang, tapi keseluruhan tidak terlalu banyak. Klasifikasi pihak teradu tertinggi tetap Polri,” sambungnya.
Taufan menjelaskan, pengaduan terkait Polri kebanyakan terkait ketidakprofesionalan prosedur kepolisian. Kemudian, kekerasan hingga penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil.
“Ada yang terkait kekerasan dan lain-lain, tetapi ada yang kaitannya penanganan perkara yang diadukan ke Komnas HAM oleh pihak yang sudah menyampaikan masalah mereka ke Polri tapi pengaduan itu tidak ditindaklanjuti secara proper,” imbuhnya.
Terbanyak kedua yakni terkait pengaduan pada tingkat korporasi. Misalnya, sengketa lahan dan perusakan pencemaran lingkungan. Taufan mengatakan kategori korporasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Korporasi ini terjadi peningkatan sebelumnya korporasi di nomer 3, sekarang di nomer 2,” kata Taufan.
Terbanyak ketiga yakni terkait pemerintah daerah. Adapun kasus tertinggi yakni terkait lahan dan perampasan lahan, sengketa kepegawaian hingga intoleransi dan ancaman kebebasan beragama dan berkeyakinan. (Ade/bcra)
 menerima 2.331 aduan terkait pelanggaran HAM sepanjang 2021. Menurut data ){kind=link}