KNews – Komitmen negeri barat dan jebakan batu bara untuk RI. Sejak tahun lalu, Indonesia telah menjadi salah satu sorotan negara-negara maju, terutama Negara Barat.
Hal itu tak lepas dari posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama sekaligus konsumen batu bara, yang dinilai sebagai energi kotor.
Sekadar informasi, sejak mendeklarasikan rencana untuk mencapai target net zero emission 2060, pada tahun lalu, beberapa utusan negara maju telah berkunjung ke Indonesia.
Mereka menawarkan sejumlah bantuan dan kerja sama dalam mencapai target netralitas karbon tersebut. Salah satu sasaran bantuan tersebut adalah penunuran secara signifikan terhadap penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Gelaran acara Group of 20 yang akan digelar di Indonesia pada pengujung tahun ini, dijadikan salah satu ajang oleh negara maju seperti AS dan beberapa negara Eropa untuk mendorong Indonesia mencapai target netralitas karbonnya.
Di sisi lain, pendekatan lain pun dilakukan oleh negara maju agar Indonesia dan negara yang bergantung pada bahan baku fosil seperti Afrika Selatan mau melakukan transisi energi lebih cepat.
Salah satunya melalu program Just Energy Transition Partnerships (JET) yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.
Namun, sejumlah negara maju pun menyoroti kompleksnya kondisi yang terjadi di Indonesia. Sebab, proses transisi energi dari batu bara ke bahan bakar ‘hijau’ terbilang cukup berat.
Apalagi menurut laporan Bloomberg, 60 persen pasokan listrik di Indonesia dipasok dari PLTU batu bara. Sorotan lain juga ditujukan kepada kekuatan sejumlah elit bisnis dan politik di Indonesia, yang dinilai mereguk untung cukup besar dari bisnis batu bara.
Ditambah lagi raihan cuan emiten batu bara yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dinilai memberikan daya tarik tinggi bagi para investor.
Di sisi lain, kompleksitas lain muncul ketika Indonesia melalui perusahaan listriknya yakni PT PLN (Persero) mendapatkan harga murah untuk memperoleh batu bara untuk sejumlah PLTU miliknya.
Hal itu didukung pula oleh regulasi dari pemerintah. Segenap kondisi itu dinilai membuat negara maju harus bekerja keras membantu Indonesia mengalihkan konsumsi batu baranya ke energi yang lebih bersih.
Namun demikian, situasi yang kompleks itu tidak membuat negara maju gentar untuk ‘menyapih’ Indonesia keluar dari ketergantungannya pada batu bara.
Special Presidential Envoy for Climate alias Utusan Khusus Presiden AS untuk Isu Iklim yakni John Kerry berpendapat, dukungan harus terus diberikan kepada negara seperti Afsel maupun Indonesia. “Kita harus mendobrak status quo tersebut,” katanya pada April 2022, seperti dikutip dari Bloomberg.
Di sisi lain, dalam sebuah pembicaraan antara perwakilan dari negara maju, disebutkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah dalam persimpangan.
Senior Strategic Director di Natural Resources Defense Council yakni Jake Schmidt mengatakan, dalam pembicaraan tertutup itu, beberapa pejabat tetap menginginkan adanya konsumsi dan pemanfaatan batu bara di dalam negeri.
Sementara yang lain, sepakat untuk segera menutup pabrik produsen batu bara. “Padahal bukan seperti itu yang dibayangkan oleh negara-negara donor.
Seharusnya ada komitmen untuk berhenti membangun proyek batu bara dan terus menekan penggunaannya,” kata Schmidt.
Di sisi lain, dalam sejumlah kesempatan, pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan diri untuk mengendalikan konsumsi batu bara dan mengembangkan energy hijau.
Dian Triansyah Djani, Co-Sherpa untuk Presidensi G20 di Indonesia sekaligus Duta Besar RI untuk PBB, mengatakan pihaknya menyambut baik komitmen JET.
Bahkan Presiden Jokowi telah berjanji untuk menutup semua pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia pada tahun 2055 dan 100 persen bergantung pada sumber terbarukan lima tahun kemudian.
Saat ini, pemerintah pun telah menyatakan untuk tidak mengeluarkan izin pembangunan PLTU batu bara yang baru. Di sisi lain, komitmen kebijakan lain pun diambil yakni melalui penerapan pajak karbon yang akan berlaku dalam waktu dekat.
KEGAMANGAN
Namun demikian, kegamangan baru terkait proses transisi energi dari penggunaan batu bara pun berpeluang muncul di Indonesia.
Selain tingginya ongkos melakukan transisi ke energi bersih, sikap dan situasi terbaru di negara maju di Barat pun membuat harapan untuk mencapai target emisi nol terasa sulit.
Dalam sebuah riset yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Indonesia membutuhkan anggarna jumbo untuk melakukan transisi energi.
Sebab dalam setahun Indonesia harus menginvestasikan US$5 miliar atau setara Rp71,5 triliun. Sementara itu, kembalinya negara maju menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listriknya, akibat konflik Ukraina-Rusia turut menambah kegamangan tersebut.
Belum lama ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan Jerman secara resmi sudah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini.
Sementara beberapa negara lain masih menunggu proses pengajuan resmi yang diprediksi ikut menaikkan target produksi tambang hingga akhir tahun.
Kondisi itu membuat Kementerian ESDM berencana menaikkan target produksi batu bara pada rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
Selain Jerman, sejumlah negara Eropa telah meminta kontrak beli emas hitam dari Indonesia. Sementara itu, India sebagai konsumen terbesar energi dunia setelah China pun memesan batu bara dari Indonesia.
“Nanti kita akan tambahkan produksinya di RKAB, belum ada angkanya tapi gambaran permintaanya sudah 150 juta [ton], itu yang bicara angka Jerman kalau yang saya tahu,” kata Ridwan saat ditemui selepas acara Pengarahan Kepada Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022).
Munculnya permintaan batu bara dari Jerman tersebut cukup wajar. Sebab, negara tersebut bersama Austria telah mengumumkan untuk kembali menggunakan bahan bakar berbasis batu bara untuk menjamin pasokan gas setelah Rusia memangkas alirannya ke negara Eropa.
Pada 20 Juni lalu, Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengumumkan kebijakan untuk memanaskan pembangkit listrik bertenaga fosil yang menandakan kemunduran terhadap upaya Eropa untuk mengatasi perubahan iklim.
Selain kegamangan yang muncul dari negeri Barat tersebut, komitmen pejabat Indonesia untuk membatasi penggunaan batu bara tampaknya masih jauh dari harapan.
Hal itu setidaknya tampak dari masih adanya komitmen sejumlah perbankan di Indonesia yang bersedia membiayai perusahaan-perusahaan batu bara nasional. (RKZ/bisnis)
