KNews.id – Jakarta, Para anggota Komisi XI DPR menyoroti sejumlah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum lama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 6%—7%.
Pada rapat perdana dengan Komisi Keuangan DPR, Rabu (10/9/2025), beberapa anggota dari berbagai fraksi menyoroti dan bertanya lebih lanjut soal pernyataan Purbaya. Misalnya, Harris Turino dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Dia menyoroti optimisme Purbaya terkait dengan pertumbuhan ekonomi di tengah asumsi RAPBN 2026 yang lebih moderat. “Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok [pertumbuhan ekonomi] di 5,4%. Kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi. Pengangguran walaupun turun, masih terasa di masyarakat.
Angka kemiskinan juga walaupun turun masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi, dan juga tekanan internasional belum terlalu positif,” terangnya di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Harris menyebut para anggota legislatif turut menginginkan hal tersebut, tetapi masih bertanya-tanya bagaimana instrumen fiskal dapat mendorong pencapaian target tersebut. Apalagi, asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2026 sudah dipatok 5,4%.
“Kalau geser ke 6%—7% tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah tuh apanya Pak?
Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang besar? Sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi? Atau apanya sehingga bisa tumbuh 6%—7%?,” tanya Harris.
Dia meminta Purbaya bisa menjelaskan apabila pemerintah bisa melunasi kewajiban tersebut agar tidak terjatuh ke jurang default. “Dan untuk tahun depan kira-kira seperti apa? Jangan sampai terjadi default,” ucapnya. Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng, juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilainya bisa memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
Salah satu yang disoroti olehnya adalah pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Pada RAPBN 2026, anggaran TKD juga dipangkas ke Rp650 triliun dari sebelumnya outlook APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun. Menurut Mekeng, kepala daerah sekarang pusing untuk menambal APBD karena tidak semua daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Di sisi lain, anggota fraksi juga ada yang menagih komitmen Purbaya untuk mewujudkan mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk pembukuan APBN tanpa defisit.
Hal itu pernah disampaikan Prabowo tepatnya dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025. “Artinya, selaku menteri keuangan yang baru saya menitipkan harapan untuk lebih awal menyusun desain skenario sehingga pengurangan defisit APBN kita di tahun-tahun mendatang bisa kita persiapkan sedini mungkin,” ujarnya.
Di sisi lain, dia turut menyatakan optimisme terhadap reshuffle posisi Menkeu dari awalnya Sri Mulyani ke Purbaya. “Kami menyambut optimistis terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penyegaran kepemimpinan di Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat akselerasi, implementasi dan pelaksanaan setiap program khususnya berkaitan dengan tupoksi Kementerian Keuangan,” terangnya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo sulit untuk dicapai tahun ini. Akan tetapi, ada peluangnya untuk tercapai dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
Meski demikian, dia memperkirakan arah pertumbuhan sebesar 6% hingga 7% bisa terealisasi dalam waktu yang tidak lama.
“Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sector-nya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6%—7% enggak terlalu susah,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).
