spot_img
Jumat, Maret 29, 2024
spot_img

Kinerja Pusat Buruk?

Oleh: Firdaus Baderi 

KNews.id- Hasil Survei Indikator Politik Indonesia, kemarin (23/7), memperlihatkan pandangan pelaku usaha terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, diantaranya 48,8% menilai kinerja pemerintah pusat buruk. Kebanyakan responden menilai kinerja pemerintah pusat buruk/sangat buruk dalam menangani masalah wabah Covid-19.

- Advertisement -

Adapun rincian lainnya, 46,3% pengusaha menilai buruk, dan 2,5% menilai sangat buruk. Sementara, 26% dari para responden menilai biasa saja. 18,7% responden menilai baik, dan 4,1% menilai sangat baik. Hanya 2,5% yang tidak menjawab.

Jelas, gambaran ini menunjukkan rasa ketidakpuasan pelaku usaha terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam hal ini kebijakan pemerintahan pusat dituangkan dalam berbagai keputusan menteri di masing-masing K/L nya.

- Advertisement -

Nah, hasil survei tersebut tak berbeda jauh dengan pernyataan kepala negara sebelumnya. Presiden Jokowi pernah merasa kecewa dan marah besar kepada para pembantunya. Dia gemas bukan kepalang karena kinerja penanganan pandemi Covid-19 di berbagai sektor belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Kemarahan Presiden itu terungkap pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (18/6), namun videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Ahad (28/6).

Kepada para anggota kabinet, Jokowi membeberkan sejumlah fakta bahwa instruksinya terkait dengan penanganan virus korona tidak dilaksanakan dengan maksimal. Presiden menguraikan bahwa sejumlah program jalan di tempat, padahal realisasi program-program itu mendesak dibutuhkan rakyat. Di bidang kesehatan, misalnya, dalam tiga bulan terakhir pemerintah telah menyiapkan dana Rp87 triliun, tetapi yang disalurkan baru 1,53%.

- Advertisement -

Tidak hanya itu. Fakta di lapangan ditemukan masyarakat pengguna transportasi udara dikenakan beban biaya rapid test/PCR test yang cukup besar membebani biaya transportasi pribadi. Padahal seharusnya biaya rapid test/PCR test menjadi tanggungan negara.

Demikian pula dengan upaya untuk menurunkan kurva kasus positif korona yang masih jauh panggang dari api. Presiden sudah meminta hal itu pada Mei lalu, tetapi faktanya penderita Covid-19 justru bertambah masif setiap hari. Betul bahwa melonjaknya kasus positif merupakan buah dari kian gencarnya tes massal yang dilakukan, tetapi jumlah penderita yang terus bertambah tetap saja menjadi fakta yang mencemaskan.

“Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis,” ujarnya. “Saya harus ngomong apa adanya. Nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada,” tegas Kepala Negara.

Presiden memperingatkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19 agar mengubah cara kerjanya.

“Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal,” ujarnya.

Dari sisi internasional, Jokowi memaparkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi hingga 6%-7,6%. Bank Dunia juga menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 5%.Kepala Negara melihat performa kerja di jajaran kabinetnya terasa biasa saja menghadapi penanganan Covid-19.

“Tindakan, keputusan, dan kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis.Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya,” tegas Jokowi. (FHD)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini