KNews.id- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi JP, menilai, pembangunan Ibu kota baru di Kalimantan Timur bukan suatu hal yang sangat penting dalam kondisi sekarang ini.
“Pemindahan Ibu kota Negara terburu-buru. Padahal Indonesia dan dunia saat ini masih berjuang melawan Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya,” kata Suryadi kepada wartawan, Senin (19/4).
Seharusnya, menurut Suryadi, masalah penanganan Covid-19 jauh lebih penting didahulukan pemerintah ketimbang membangun ibu kota baru. Terlebih saat ini kebutuhan vaksin Covid-19 di Tanah Air terancam dengan adanya embargo dari pemasok vaksin.
“Yang terjadi, kondisi pandemi ini tidak dianggap sebagai penghalang bagi pemerintah melanjutkan megaproyek pemindahan Ibu kota Negara yang diperkirakan memakan biaya hingga sekitar Rp 90 Triliun dari APBN dan sekitar Rp 400 Triliun dari swasta dan BUMN,” sambung anggota Komisi V DPR RI ini.
Angka yang cukup fantastis itu pun membuat publik geleng-geleng kepala, lantaran kondisi perekonomian Indonesia belum pulih. Suryadi mencontohkan masih berlakunya Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Berlakunya Perppu tersebut, kata Suryadi, menunjukkan ekonomi nasional berada dalam keadaan darurat dan tidak sebanding dengan urgensi pemindahan Ibu kota Negara.
“Pemindahan ibu kota tak ubahnya seperti pemilik lahan yang melakukan marketing properti dengan harapan mendapatkan investor besar. Padahal masih banyak investasi yang dibutuhkan di berbagai sektor, khususnya sektor industri,” tandasnya. (AHM/bcra)
