KNews.id- Komisaris BUMN yang terdiri para relawan merupakan jongos politik sebagai imbal jasa dalam dukungan di Pilpres 2019.
“Bagi mereka yang kemarin sudah berjasa sebagai jongos-jongos politik pada periode pemilu lalu,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, Sabtu (19/6) dikutip dari CNN Indonesia.
Kata Busyro pemberian komisaris BUMN kepada loyalis presiden justru telah melanggar prinsip yang disebutnya the right man on the right job.
“Jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan yang melanggar prinsip the right man on the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya,” paparnya.
Busyro berpendapat dengan adanya bagi-bagi jabatan tersebut merupakan permainan politik semata.
“Itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 mendatang,” jelas Busyro.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu, pembagian jabatan menjadi komisaris BUMN menjadi buah bibir masyarakat.
Hal itu dikarenakan terpilihnya personil band Slank, Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank sebagai Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).
Selain Abdee Slank, sejumlah nama lain juga diangkat menjadi komisaris dan petinggi beberapa perusahaan besar.
Contohnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yang jadi Komisaris PTPN V, aktivis buruh Andi Gani Nena Wea Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan.
Tak hanya itu, politikus Nasdem Irma Chaniago juga terpilih menjadi komisaris Pelindo I, Ulin Yusron komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, politikus PSI Dini Shanti Purwono komisaris PGN dan beberapa nama lainnya. (Ade//cnn)
