KNews.id – Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN). Saran itu pun ditanggapi pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai pernyataan Deddy Sitorus merupakan usulan yang bagus.
Rocky menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo bisa menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar menganggarkan pembangunan kamar untuk Gibran Rakabuming. “Tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ Walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya supaya dia bisa menikmati legacy saya,” kata Rocky Gerung.
Menurut Rocky, Gibran bisa menjadikan istana miliknya di IKN sebagai lokasi pangkalan gas elpiji 3 Kg. “Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ jadikan istana itu sebagai bukan sebagai tempat pangkalan elpiji 3 Kg dijaga langsung oleh Gibran,” ujar Rocky Gerung.
Selain itu, Rocky menginginkan Prabowo membuat keputusan presiden atau keppres khusus untuk menyenangkan Jokowi. “Kenapa begitu lho Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor Wapres kan sudah ada kotak lapor Wapres,” ujarnya.
Namun, Rocky mengaku tidak dendam dengan Jokowi meskipun kerap mengkritik Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia mencontohkan bahwa dirinya diundang keluarga Jokowi saat putranya Kaesang Pangarep menikah. “Saya bahkan masuk VIP enggak perlu nunggu kayak Anies masuk dan nunggu siang hari. Saya yang malam hari langsung itu kan jadi saya ada urusan dengan itu tuh,” imbuhnya.
Sementara itu, Deddy Sitorus mengungkapkan alasan partainya dahulu mendukung IKN. Pertama, alasan historis mengenai kebutuhan Jakarta. Lalu, pembangunan IKN melalui peran swasta. “Tidak makan APBN. Dilaksanakan dengan berhati-hati tidak dengan sistem kebut semalam kan itu nih landasannya dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu,” imbuh Deddy.
Deddy lalu menyinggung APBN tahun lalu yang mengalami defisit sekitar hampir Rp 400 triliun. Ia pun mempertanyakan alasan Presiden Prabowo Subianto yang akan menambah anggaran menjadi Rp 14,4 Triliun untuk IKN. “Yang enggak dinikmati siapa-siapa di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat pertanyaan kita kan di situ,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu berharap Presiden Prabowo Subianto realsitis dengan tidak menambah anggaran besar-besaran untuk IKN saat ruang fiskal terbatas. Ia pun mengingatkan tidak ada keharusan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke IKN pada tahun ini.
Deddy pun mencontohkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan Malaysia.
“Yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3 ribu,” imbuhnya.
Menurut Deddy, tidak ada keharusan bagi pemerintah saat ini untuk mengejar target Jokowi hingga APBN defisit serta dilakukan pemotongan. Ia menuturkan dampak nyata ekonomi setelah biaya perjalanan dipangkas.
“Semua sarana transportasi, darat, laut, udara itu pasti terdampak rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20 persen dampaknya pada ekonomi real,” katanya.
Deddy mengungkapkan usulan tersebut bukan bertujuan untuk membuat IKN mangkrak. Ia menuturkan tidak ada target yang mengharuskan pembangunan IKN rampung dalam waktu tiga tahun. “Itu menjadi konsensus nasional itu mimpinya seorang Joko Widodo.
Realitanya tidak mungkin mungkin dipaksakan lalu diapakan ini IKN,” kata Deddy.
Deddy menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Ia menyampaikan bahwa saat ini status ibu kota negara tidak jelas. Pasalnya, Jakarta sebagai daerah khusus masih menunggu peraturan presiden atau perpres.
“Ya janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah yang ada itu yang perlu dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya,” tutur Deddy.
Deddy pun menyinggung dua program yang memakan anggaran besar di era Prabowo yakni pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa dua periode kan realistis. Kalau aku jadi Pak Prabowo mana mau gua buang duit Rp 48 triliun untuk IKN enggak ada dampaknya buat rakyat, tidak ada dampaknya juga secara elektoral.
Biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenanglah dulu Pemilu masih jauh gitu loh. Jangan bikin orang panik terus kasihan Pak Prabowo,” jelasnya.
Anggaran IKN Diblokir
Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sempat menyebut anggaran IKN tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).
Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.
“Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran. “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.
“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun. Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif.
“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya.
