KNews.id- Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin anjlok di survei Litbang Kompas. Partai Demokrat (PD) menilai anjloknya kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf disebabkan oleh beberapa faktor, dari kenaikan harga bahan pokok hingga soal reshuffle kabinet.
“Merespons hasil survei Litbang Kompas yang memotret semakin menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat wajar dan tampak kasat mata,” kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (20/6).
“Bahkan ada dugaan tingkat penurunan itu lebih besar dari persentase yang terekam dengan persentase mencapai double digit,” imbuhnya.
Kamhar memaparkan, dari berbagai hasil kunjungan PD ke daerah, keluhan masyarakat masih berkutat pada persoalan kenaikan harga bahan pokok.
“Sesuai temuan dan aspirasi yang kami peroleh pada hasil kunjungan di berbagai daerah, semuanya memiliki keluh kesah yang sama, persoalan mahalnya harga-harga sembako dan berbagai kebutuhan hidup lainnya, daya beli, dan penghasilan masyarakat yang belum membaik, termasuk persoalan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.
“Pada bidang hukum juga sangat terasa praktik tebang pilih dalam penegakannya, termasuk pada pemberantasan korupsi yang semakin lemah. Berbagai kasus korupsi, koruptor selalu menang dan akhirnya bebas,” lanjut Kamhar.
Kamhar menduga penurunan tingkat kepuasan ini juga merupakan dampak dari tindak-tanduk politik lingkaran Jokowi. Dia menilai tindak-tanduk politik lingkaran Jokowi justru mempertontonkan keinginan melanggengkan kekuasaan.
“Demikian pula pada bidang politik. Berbagai upaya mencederai agenda reformasi dilakukan secara vulgar oleh lingkar dalam kekuasaan. Mulai dari Menko, Menteri sampai Kepala Kantor Staf Presiden. Tak ada yang mencerminkan kenegarawanan, terbaca publik semuanya hanya memperturutkan syahwat melanggengkan kekuasaan yang kemudian menimbulkan spekulasi bahwa ini sesuai arahan dan keinginan tuan yang mereka layani,” ucapnya.
Kamhar lantas menyindir reshuffle 15 Juni. Menurutnya, perombakan kabinet itu tidak dilakukan dengan tujuan perbaikan kinerja, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
“Kami berkeyakinan jika jejak pendapat dilakukan hari ini, maka akan semakin merosot lagi. Karena hasil perombakan kabinet yang sejak jauh-jauh hari bergulir di tengah berbagai persoalan ekonomi dan politik yang terjadi, ternyata berakhir antiklimaks,” ujarnya.
“Perombakan kabinet terbaca hanya sebagai upaya konsolidasi politik dan memuaskan orang dekat dan koalisi saja, tidak mencerminkan optimisme peningkatan kinerja, malah semakin gemuk atau kabinet obesitas, 180 derajat atau berkebalikan dari janji Pak Jokowi di awal periode pertama untuk membentuk kabinet ramping dan ahli, yang bahkan tak pernah sanggup dipenuhinya sampai di akhir periode kedua ini,” sambung Kamhar. (AHM/dtk)
 menilai){kind=link}