KNews.id – Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur hingga sekarang terus berlanjut. Presiden Jokowi menargetkan agar pembangunan IKN Nusantara segera rampung demi bisa digunakan saat perayaan HUT ke 79 RI.
Pembangunan IKN Nusantara ini juga menuai sorotan dari publik utamanya soal anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan total anggaran hingga 2024 mencapai sekitar Rp69 triliun.
Kementerian PUPR telah menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama periode 2022 hingga 2024. Anggaran ini merupakan akumulasi dari berbagai direktorat jenderal (ditjen) di bawah Kementerian PUPR, sebagaimana dirinci oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada 6 Juni 2024.
Basuki merinci penggunaan anggaran sebagai berikut:
1. Ditjen Sumber Daya Air (SDA):
- Anggaran: Rp3 triliun
- Proyek: Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan pengendalian banjir di IKN sebagai sumber air bersih untuk IKN dan sebagian Balikpapan.
- Spesifikasi: Bendungan dengan kapasitas tampung 16 juta m³ dan luas genangan 322 hektar.
- Status: Diresmikan Presiden Jokowi pada 4 Juni 2024.
- Detail: 200 liter per detik akan menjadi air baku bagi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN dan suplai air minum hingga tahun 2035.
2. Ditjen Bina Marga:
- Anggaran: Rp32 triliun
- Proyek: Pembangunan jalan nasional, jalan tol, dan jalan kawasan di sekitar IKN.
- Detail: Salah satu proyek utama adalah Jalan Tol IKN seksi 5A dengan progres pembangunan mencapai 83,5%.
- Catatan: Ini merupakan anggaran terbesar karena pembangunan jalan menjadi infrastruktur dasar.
- Anggaran: Rp22 triliun
- Proyek: Pembangunan gedung-gedung dan infrastruktur pendukung, termasuk Istana Kepresidenan, lapangan Sumbu Kebangsaan, dan kantor empat kementerian koordinator.
4. Ditjen Perumahan:-
- Anggaran: Rp12 triliun
- Proyek: Pembangunan hunian pekerja konstruksi (HPK) dan 47 tower hunian untuk ASN, Paspampres, polisi, dan Hankam.
- Detail: Termasuk 34 rumah jabatan menteri, dengan empat di antaranya siap digunakan, dan diharapkan semua beroperasi pada akhir Juli 2024.
- Untuk tahun 2024 khususnya, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp7,41 triliun untuk pembangunan IKN.
