KNews.id – Jakarta 1 Januari 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setuju membuka blokir anggaran Rp 20 miliar di Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengiriman praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera.
Hal ini disampaikan Purbaya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera saat merespons permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pembukaan blokir anggaran Kemendagri yang dialokasikan untuk IPDN.
“Tadi juga yang apa… IPDN yang dibintangi, itu bisa besok bisa pencairan? Bisa Anda ambil?” tanya Purbaya dalam rapat yang disiarkan langsung melalui YouTube DPR RI, dikutip Rabu (31/12/2025).
Pernyataan tersebut langsung direspons Tito Karnavian dengan singkat. “Perintah Komandan saja,” ujar Tito. Mendengar jawaban itu, Purbaya langsung menyatakan persetujuannya membuka blokir anggaran dimaksud. “Ya sudah, Pak.
Bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil-kecil itu,” ucap Purbaya yang disambut tepuk tangan dan tawa peserta rapat. Sebelumnya diberitakan, Tito Karnavian secara resmi meminta dukungan Menteri Keuangan untuk membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar sebagai biaya penerjunan Praja IPDN ke wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Anggaran tersebut merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya bagi kebutuhan IPDN.
“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya,” kata Tito.
Namun, Tito menyebut masih ada satu kendala administratif berupa anggaran yang diblokir. “Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti,” imbuh Tito sambil tersenyum.
Tito menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung mobilitas praja IPDN yang ditugaskan ke wilayah terdampak bencana.
Para praja itu akan membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Menurut rencana, praja IPDN akan bertugas selama satu bulan dan akan dipindahkan ke daerah lain apabila penanganan di satu wilayah telah selesai.
“Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang lebih yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti,” ujar Tito.
Selain membantu administrasi pemerintahan, praja IPDN juga akan terlibat dalam pembersihan kantor-kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur.
“Sampai hari ini juga kantornya Pak Sekda itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya tidak terpakai. Balai desanya, kantor dinasnya, yang ketumpuk-tumpuk apa, lumpur, tidak bisa dipakai.
Jadi kami akan fokus untuk menghidupkan pemerintahan,” kata Tito. Dalam pelaksanaannya, praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang lebih dulu ditugaskan di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang.
“Di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari kepolisian, kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum,” kata Tito.
