KNews.id – Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memulai langkah besar dalam reformasi sistem keuangan aparatur sipil negara (ASN). Mulai tahun 2025, pembayaran gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, menggantikan peran PT Taspen dan PT Asabri yang selama ini menjadi pelaksana pembayaran pensiun.
Kemenkeu Ambil Kendali, Efisiensi dan Transparansi Ditingkatkan
Kemenkeu menegaskan bahwa pengalihan pengelolaan pembayaran pensiun ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara.
Dengan sistem baru, pemerintah akan dapat mengawasi langsung aliran dana pensiun serta memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan administratif.
Selain itu, integrasi data ASN, TNI, dan Polri dalam satu sistem digital nasional akan memudahkan proses validasi, otentikasi, dan perhitungan hak pensiun setiap penerima.
Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi duplikasi data dan kebocoran anggaran.
Taspen dan Asabri Tetap Berperan di Bidang Investasi dan Asuransi
Meski peran pembayaran dialihkan, PT Taspen dan PT Asabri tidak akan dibubarkan.
Kedua lembaga tersebut akan tetap berfokus pada layanan investasi, asuransi sosial, serta pengelolaan dana pensiun tambahan.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan keuangan negara menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi untuk seluruh ASN Indonesia.
