KNews.id-Mulai awal 2021, pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Tarif penyesuaian jaminan kesehatan publik ini berlaku mulai 1 Januari 2021.
Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan besaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2021 yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020. Dikutip dari program Market Opening IDX Channel, Selasa (29/12), kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2021 ini menegaskan adanya perubahan iuran yang tercantum sebesar Rp150.000 untuk kelas 1 dan Rp100.000 untuk kelas 2.
Dengan adanya kenaikan BPJS Kesehatan ini, pemerintah diharapkan dapat menekan tingkat defisit BPJS Kesehatan Bisa berkurang. Dalam Perpres terbaru ini, diungkapkan bahwa iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akam dikenakan iuran sebesar 5% dari gaji atau upah perbulan. Kemudian, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh peserta.
Selain itu, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta, dikenakan biaya iuran sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Sementara untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, dikenakan besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan yang dibayar oleh pekerja penerima upah.
Selanjutnya, pemerintah juga memutuskan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan per 1 Januari 2021, iuran BPJS kesehatan kelas 3 menjadi Rp35.000, untuk peserta BPJS kelas 2 menjadi Rp100.000 per orang, dan peserta BPJS kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan, tarif iuran pada 2021 mendatang masih akan mengacu pada tarif yang diatur dalam Perpres 64 tahun 2020. (Ade)
Kembali, Tarif Iuran BPJS Kesehatan akan Naik
